Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelayanan Kesehatan Anak Menurun di Tengah Pandemi, KPAI Sarankan Ini ke Pemda-pemda

Kompas.com - 16/08/2020, 15:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra menilai, pelayanan kesehatan bagi anak mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19.

Meski sedang pandemi, seharusnya pelayanan kesehatan anak tetap dibuka dengan penerapan ketat protokol kesehatan.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bisa diterjemahkan pemda dalam berbagai teknis operasional sehingga layanan-layanan kesehatan anak bisa segera dibuka dan dengan protokol kesehatan," ujar Jasra saat peluncuran Risalah Kebijakan Indonesia Joining Forces (IJF) dengan KPAI secara daring, jelang memperingati HUT ke-75 RI, Minggu (16/8/2020).

Ia mencontohkan, selama pandemi Covid-19 ini banyak pelayanan kesehatan untuk anak tidak dilakukan, misalnya pos pelayanan terpadu (posyandu).

Baca juga: KPAI Khawatir Kesenjangan Pendidikan di Masa Pandemi Bikin Anak Putus Sekolah

Padahal, kata dia, posyandu merupakan ujung tombak untuk dapat mengetahui pemenuhan gizi anak.

Ia pun berharap dengan munculnya adaptasi kebiasaan baru yang saat ini digaungkan, pelayanan kesehatan seperti posyandu bisa kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Peranan pemda, kata dia, menjadi penting untuk dapat menjabarkan teknis di lapangan terkait kesehatan tersebut.

Baca juga: KPAI Minta Negara Cermati 3 Isu Terkait Anak di Masa Pandemi

"Sehingga program-program yang sebelum Covid-19 sudah ada, yang menjadi capaian RPJMN seperti stunting bisa segera dijabarkan teknis operasional oleh pemda karena sebagian besar urusan kesehatan ada di pemda," kata dia.

Selain masalah kesehatan, di masa pandemi ini, anak-anak juga mengalami tantangan terberat dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Tantangan tersebut adalah kebosanan yang sedianya tidak hanya dialami anak-anak tetap hampir semua orang.

"Apalagi daerah-daerah zona merah, tentu tantangan ini sangat luar biasa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com