KPK Ungkap Empat Masalah Pemberian Bansos: Ketidaktepatan Penerima hingga Potensi Penyelewengan

Kompas.com - 14/08/2020, 15:31 WIB
Dianggap Kampanye Terselubung, Foto Wali Kota dan Wakilnya Beredar di Kemasan Bansos yang diberikan Pemkot Batam. KOMPAS.COM/HADI MAULANADianggap Kampanye Terselubung, Foto Wali Kota dan Wakilnya Beredar di Kemasan Bansos yang diberikan Pemkot Batam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menaruh perhatian khusus pada pengelolaan bantuan sosial di masa penanganan pandemi Covid-19.

"Dalam kondisi pandemi saat ini KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (social safety net)," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam siaran pers, Jumat (14/8/2020).

Ipi menuturkan, kajian KPK terkait kebijakan bantuan sosial kementerian/lembaga pada 2012 menunjukkan empat permasalahan terkait proses pemberian bansos.

Empat masalah tersebut adalah ketidaktepatan sasaran penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai Jurus Silat Atasi Masalah Bansos

"Dalam perjalanannya, bentuk bansos yang diberikan mengalami transformasi bentuk bantuan, targeting, model pendistribusian hingga evaluasi. Namun, persoalan yang menghambat proses pemberian bansos masih sama," kata Ipi.

Ipi menambahkan, KPK juga telah memitigasi risiko potensi korupsi dalam pengelolaan bansos antara lain data fiktif dan tidak memenuhi syarat serta benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah.

Kemudian, pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima sehingga warga tidak menerima bansos, potensi gratifikasi dan penyuapan dalam pemilihan penyedia bansos, serta penggelapan bantuan.

Baca juga: Viral Persoalan Bansos Berujung Perkelahian Warga, Camat Bela Ketua RT

"Penyaluran bansos terutama pada kondisi bencana, terkadang mengalami hambatan saat distribusi untuk sampai langsung ke penerima. Bansos berupa barang maupun uang bisa jadi diselewengkan oknum tertentu," ujar Ipi.

Akibatnya, bantuan tidak sampai ke penerima, ataupun penerima sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan.

Ia menambahkan, dalam rangka Pilkada serentak 2020, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Hari ke-8, Tim DVI Polri Sudah Terima 162 Kantong Jenazah dan 74 Kantong Properti Korban Sriwijaya Air

Hari ke-8, Tim DVI Polri Sudah Terima 162 Kantong Jenazah dan 74 Kantong Properti Korban Sriwijaya Air

Nasional
Tinjau Banjir Kalimantan Selatan, Panglima TNI: Jika Perlu Helikopter Sampaikan, Kita Siapkan

Tinjau Banjir Kalimantan Selatan, Panglima TNI: Jika Perlu Helikopter Sampaikan, Kita Siapkan

Nasional
TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X