Menurut Jokowi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Utamakan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung sistem pendidikan nasional dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2020).

Menurut Presiden Jokowi, sistem pendidikan di Indonesia harus mengedepankan nilai ketuhanan, karakter serta akhlak.

"Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran langsung sidang tahunan MPR yang ditayangkan TV Parlemen, Jumat.

Baca juga: Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Ia juga menekankan bahwa sistem pendidikan nasional perlu menekankan pentingnya inovasi dan kemajuan teknologi.

Untuk mendukung hal tersebut, ia ingin semua platform tekonologi bertransformasi mendukung kemajuang bangsa.

Kemudian, dia menyinggung peran media digital dalam mendukung sistem pendidikan nasional.

Media digital diminta ikut memhangun nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Baca juga: Saat Sistem Pendidikan di Indonesia Dinilai Kaku dan Hampa Makna....

"Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," tutur Presiden Jokowi.

"Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa," tambah dia.

Diketahui, MPR, DPR dan DPD, menggelar sidang tahunan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pantauan Kompas.com melalui siaran langsung TV Parlemen, ruang sidang yang berada di Gedung Nusantara tidak terisi penuh.

Baca juga: Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Hal ini mengingat pembatasan yang diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Gedung berkapasitas 1.000 orang itu disebut hanya diisi oleh sekitar 300 orang. Hanya beberapa tamu undangan yang hadir secara fisik.

Mereka yang mengikuti sidang secara fisik di antaranya pimpinan MPR, DPR, dan DPR. Kemudian, para pimpinan komisi dan fraksi.