Sejumlah PTN Tarik Biaya Sebelum Pengumuman SBMPTN, Ombudsman Minta Nadiem Beri Sanksi

Kompas.com - 14/08/2020, 10:40 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/1/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi sanksi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) yang mengumumkan hasil seleksi mandiri mendahului hasil Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN).

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, pengumuman hasil seleksi mandiri yang mendahului hasil SBMPTN itu mengakibatkan pembayaran uang kuliah harus dibayarkan di awal dan tidak dapat dikembalikan.

"Ombudsman memberikan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada PTN yang memanfaatkan proses seleksi masuk PTN seperti ini," kata Suaedy dalam siaran pers, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Evaluasi Persyaratan Rapid Test dan PCR untuk Perjalanan Antarkota

Suaedy menuturkan, Ombudsman menerima keluhan dari sejumlah orangtua yang keberatan jika uang kuliah yang telah dibayarkan pada hasil seleksi mandiri PTN tidak dapat dikembalikan ketika calon mahasiswa baru ternyata lolos jalur SBMPTN.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hasil seleksi mandiri baru diumumkan setelah pengumuman hasil SBMPTN sehingga pembayaran dilakukan setelah hasil SBMPTN keluar.

"Dengan ini mereka tidak kehilangan uang muka yang telah dibayarkan untuk program mandiri, sedangkan sekarang uang itu hilang. Jumlahnya bisa puluhan dan ratusan juta," kata Suaedy.

Baca juga: Cara Cek Pengumuman Hasil SBMPTN 2020 mulai 14 Agustus 2020

Oleh sebab itu, Ombudsman RI meminta sejumlah PTN seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan beberapa PTN lainnya untuk membatalkan program pembayaran itu.

"Tidak mengambil kesempatan di masa pandemi Covid-19 ini untuk ekspoitasi rakyat," kata Suaedy menegaskan.

Ombudsman juga menyarankan agar biaya kuliah yang sudah dibayarkan pada hasil seleksi mandiri dapat dikembalikan oleh PTN jika calon mahasiswa baru tidak melanjutkan kuliahnya pada PTN dengan jalur seleksi mandiri/internasional dan memilih hasil SBMPTN.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X