Jokowi: Pandemi Covid-19, Reformasi Sektor Kesehatan Harus Dipercepat

Kompas.com - 14/08/2020, 10:13 WIB
Presiden Joko Widodo melambaikan tangan ke arah wartawan saat tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo melambaikan tangan ke arah wartawan saat tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, dengan adanya pandemi Covid-19, reformasi di sektor kesehatan harus dipecepat.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

"Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat," kata Jokowi.

Reformasi tersebut, kata Jokowi, diwujudkan dengan orientasi pencegahan penyakit dan pola hidup sehat.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan bagi Dokter hingga Petugas RS

Kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan juga harus diprioritaskan.

"Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran," ujar Jokowi.

Reformasi fundamental juga harus diterapkan dalam hal ketahanan pangan. Kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi ke seluruh wilayah negeri harus dijamin.

Pemerintah pun akan terus meningkatkan efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

Jokowi menyebutkan, pemerintah tengah membangun cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.

Baca juga: Jokowi: Ibarat Komputer, Perekonomian Semua Negara Saat Ini Hang

Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.

"Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain," ujar Jokowi.

"Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X