Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Krisis Telah Memaksa Kita Menggeser Cara Kerja

Kompas.com - 14/08/2020, 10:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, krisis akibat pandemi Covid-19 telah memaksa mengubah cara kerja masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2020 jelang HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Jokowi Singgung Ekonomi RI Minus 5,32 Persen dalam Sidang Tahunan MPR

 

"Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal," kata Jokowi.

"Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil," lanjut dia.

Jokowi mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, seluruh pihak harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja masing-masing.

Sebab, kata dia, kesiapsiagaan dan kecepatan seluruh pihak saat ini tengah diuji akibat pandemi tersebut.

Salah satunya, ketika pemerintah harus mengevakuasi para warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah pandemi Covid-19 di Wuhan, China.

Termasuk siap siaga dan cepat dalam menyediakan berbagai fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19 seperti penyiapan rumah sakit, tempat isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, serta pendisiplinan protokol kesehatan.

Baca juga: Saat Ketua MPR Buka Sidang Tahunan dengan Pantun...

"Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat," kata dia.

Tak hanya itu, kata Jokowi, kesiapsiagaan dan kecepatan itu juga harus dilakukan ketika krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional.

Antara lain dengan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai desa, dan subsidi gaji.

Utamanya untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh restrukturisasi kredit, bantuan Presidenproduktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka.

"Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah.Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Nasional
Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus 'Vina Cirebon'

Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Nasional
Reputasi Anies dan PDI-P Tak Terpengaruh meski Kolaborasi pada Pilkada Jakarta

Reputasi Anies dan PDI-P Tak Terpengaruh meski Kolaborasi pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah Belum Berhasil Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional

Pemerintah Belum Berhasil Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional

Nasional
Ada 2,3 Juta Pemain Judi 'Online', Kabareskrim: Kalau Semua Ditangkap, Penjara Penuh

Ada 2,3 Juta Pemain Judi "Online", Kabareskrim: Kalau Semua Ditangkap, Penjara Penuh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com