Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Kompas.com - 13/08/2020, 21:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah menargetkan untuk memproduksi 40 juta ton singkong setiap tahunnya.

Target dari nilai produksi singkong tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan cadangan pangan nasional melalui komoditas strategis.

Menurut dia, pengembangan komoditas strategis seperti singkong bisa berdampak positif terhadap sejumlah sektor, salah satunya di sektor pangan dan kesehatan. 

Akan ada tambahan tenggat cadangan pangan strategis selama 120 hari atau setara dengan 10 juta ton pati/ karbohidrat per tahun melalui pengembangan singkong. 

"Semua dampak positif itu bisa kita raih jika mampu memproduksi sekitar 40 juta ton singkong setiap tahun. Nilai produksi itu akan setara dengan 10 juta karbohidrat (pati) yang senilai Rp 62 triliun," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Cegah Krisis Pangan akibat Pandemi, Anak Muda Semarang Mulai Bertani

Sektor lainnya yang turut berkembang seiring dengan peningkatan komoditas strategis yakni ekonomi.

Terkait sektor ekonomi, pemerintah memprediksi akan terjadi peningkatan cadangan devisa negara melalui pengurangan impor sebesar Rp 26 triliun.

Selanjutnya, dampak positif juga akan berimbas pada perkembangan ilmu dan teknologi karena persentase muatan lokal dari teknologi yang digunakan akan meningkat.

Dalam pengembangan teknologi, peningkatan produktivitas pati juga ditargetkan dapat terjadi melalui penggunaan bioteknologi pada tanaman singkong.

Menurut Trenggono, jika skema itu berjalan, dampaknya juga akan terjadi pada peningkatan penggunaan pati karena menjadi sumber bahan kimia dan mineral.

Trenggono juga mengatakan, jika Indonesia mengembangkan singkong sebagai cadangan pangan, hasilnya akan melahirkan efek gentar secara geostrategis bagi negara.

"Negara yang memiliki ketahanan pangan kuat akan disegani secara global karena mampu berdikari memenuhi konsumsi masyarakatnya," kata dia.

Pemerintah berencana melakukan pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional.

Baca juga: Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Presiden Joko Widodo bahkan telah menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector pengembangan tersebut.

Adapun pengembangan tersebut dilakukan di dua lokasi di Kalimantan Tengah.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektar lahan potensial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com