Kompas.com - 13/08/2020, 20:36 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Polri dan Kejaksaan Agung yang mau menindak pegawainya terkait dugaan pidana dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

"Tentunya kita harus mengapresiasi kepada Bareskrim dan Kejaksaan yang mau melakukan penyidikan terhadap anggotanya atau oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (13/8/2020).

Karyoto belum mau berspekulasi soal kemungkinan KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi di balik pelarian Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung.

Baca juga: Kuasa Hukum Akan Tanya Djoko Tjandra soal Dugaan Aliran Dana ke Jaksa Pinangki

Ia mengingatkan, seperti KPK, Polri dan Kejagung juga punya kewenangan untuk mengusut kasus dugaan pidana korupsi.

Kendati demikian, ia menegaskan , KPK akan tetap mensupervisi penyidikan penyidikan yang dilakukan Polri dan Kejagung, salah satunya dengan mengikuti gelar perkara yang akan dilakukan Polri pada Jumat besok.

"Diundang atau tidak diundang, itu kami punya kewajiban supervisi, nah sekalian besok kami hadir di acara gelar perkara, kami juga bisa melihat bagaimana penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bareskrim," ujar Karyoto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jaksa Pinangki Diduga Punya Peran Strategis dalam Kasus Djoko Tjandra

Polri telah menetapkan Brigjen Polisi Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra karena diduga telah membuat dan menggunakan surat jalan palsu.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima suap 500.000 dollar Amerika Serikat terkait pelarian Djoko Tjandra.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.