KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Kompas.com - 13/08/2020, 20:36 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengapresiasi Polri dan Kejaksaan Agung yang mau menindak pegawainya terkait dugaan pidana dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

"Tentunya kita harus mengapresiasi kepada Bareskrim dan Kejaksaan yang mau melakukan penyidikan terhadap anggotanya atau oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (13/8/2020).

Karyoto belum mau berspekulasi soal kemungkinan KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi di balik pelarian Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung.

Baca juga: Kuasa Hukum Akan Tanya Djoko Tjandra soal Dugaan Aliran Dana ke Jaksa Pinangki

Ia mengingatkan, seperti KPK, Polri dan Kejagung juga punya kewenangan untuk mengusut kasus dugaan pidana korupsi.

Kendati demikian, ia menegaskan , KPK akan tetap mensupervisi penyidikan penyidikan yang dilakukan Polri dan Kejagung, salah satunya dengan mengikuti gelar perkara yang akan dilakukan Polri pada Jumat besok.

"Diundang atau tidak diundang, itu kami punya kewajiban supervisi, nah sekalian besok kami hadir di acara gelar perkara, kami juga bisa melihat bagaimana penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bareskrim," ujar Karyoto.

Baca juga: Jaksa Pinangki Diduga Punya Peran Strategis dalam Kasus Djoko Tjandra

Polri telah menetapkan Brigjen Polisi Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra karena diduga telah membuat dan menggunakan surat jalan palsu.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima suap 500.000 dollar Amerika Serikat terkait pelarian Djoko Tjandra.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Nasional
Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Nasional
Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Nasional
Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Nasional
Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Nasional
Memburuk, Kondisi Penularan Covid-19 di 85 Wilayah

Memburuk, Kondisi Penularan Covid-19 di 85 Wilayah

Nasional
KPU: Penetapan Peserta Pilkada 2020 Tak Mengundang Paslon

KPU: Penetapan Peserta Pilkada 2020 Tak Mengundang Paslon

Nasional
Soal Proyek 'Food Estate', Prabowo: Kemenhan Hanya Backup

Soal Proyek "Food Estate", Prabowo: Kemenhan Hanya Backup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X