Kompas.com - 13/08/2020, 18:27 WIB
Mantan Ketua MPR Amien Rais mendatangi kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Menurut rencana, Amien akan memberikan refleksi terkait peringatan 20 tahun reformasi. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua MPR Amien Rais mendatangi kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Menurut rencana, Amien akan memberikan refleksi terkait peringatan 20 tahun reformasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR sekaligus politisi senior Partai Amanat Nasional, Amien Rais menilai, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, perkembangan politik nasional semakin kurang demokratis.

Bahkan, menurut Amien, perkembangan politik di era Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Amien, melalui sebuah video yang diunggah di akun resmi Instagram-nya, pada Rabu (12/8/2020), yang Kompas.com kutip dengan izin tim Amien.

"Sekarang ini perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi kian jauh dari spirit demokrasi, tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politk di era pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Amien.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien menilai, selama pemerintahan Jokowi praktek politik partisan yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu sering terjadi.

Ia mengibaratkan, hal tersebut seperti politik belah bambu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Politik belah bambu, menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Amien mengatakan, masyarakat Indonesia harus melakukan kritis dan koreksi atas perjalanan bangsa Indonesia.

Baca juga: Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi untuk tidak terjebak pada politik partisan yang hanya mementingkan kelompok tertentu dan tidak bermental "koncoisme".

"Partisan semacam ini tidak bisa, cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia, tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X