Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Kompas.com - 13/08/2020, 18:27 WIB
Mantan Ketua MPR Amien Rais mendatangi kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Menurut rencana, Amien akan memberikan refleksi terkait peringatan 20 tahun reformasi. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua MPR Amien Rais mendatangi kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Menurut rencana, Amien akan memberikan refleksi terkait peringatan 20 tahun reformasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR sekaligus politisi senior Partai Amanat Nasional, Amien Rais menilai, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, perkembangan politik nasional semakin kurang demokratis.

Bahkan, menurut Amien, perkembangan politik di era Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Amien, melalui sebuah video yang diunggah di akun resmi Instagram-nya, pada Rabu (12/8/2020), yang Kompas.com kutip dengan izin tim Amien.

"Sekarang ini perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi kian jauh dari spirit demokrasi, tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politk di era pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Amien.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien menilai, selama pemerintahan Jokowi praktek politik partisan yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu sering terjadi.

Ia mengibaratkan, hal tersebut seperti politik belah bambu.

"Politik belah bambu, menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Amien mengatakan, masyarakat Indonesia harus melakukan kritis dan koreksi atas perjalanan bangsa Indonesia.

Baca juga: Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi untuk tidak terjebak pada politik partisan yang hanya mementingkan kelompok tertentu dan tidak bermental "koncoisme".

"Partisan semacam ini tidak bisa, cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia, tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

Nasional
Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X