Kompas.com - 13/08/2020, 17:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ISTIMEWAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta setiap kementerian/lembaga menyiapkan skenario lain apabila tidak bisa menyerap anggaran-anggarannya.

Termasuk anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

"Kalau itu terjadi seperti apa (skenarionya). Misalnya, menyiapkan strategi seperti realokasi," ujar Ma'ruf dalam rapat intern perkembangan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional bersama beberapa menteri terkait, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun berharap koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Termasuk tugas untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan.

"Kemarin Menkeu mengatakan sisa anggaran lebih (SAL) bulan Juli ada Rp 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu Rp 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau itu tidak terserap," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, serapan anggaran kementerian/lembaga termasuk untuk PEN saat ini masih sangat rendah.

Padahal, kata dia, yang bisa menggerakkan roda perekonomian adalah belanja pemerintah.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Dari data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran kita dilihat dari belanja kementerian/lembaga maupun anggaran PEN, penyerapannya masih sangat rendah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Serapan Belanja, Jangan Kehilangan Momentum Bangkitkan Perekonomian

Ma'ruf mengatakan, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga Agustus ini baru mencapai 48 persen.

Adapun kementerian/lembaga yang penyerapannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Sementara untuk realisasi program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen.

"Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X