Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Kompas.com - 13/08/2020, 17:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ISTIMEWAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta setiap kementerian/lembaga menyiapkan skenario lain apabila tidak bisa menyerap anggaran-anggarannya.

Termasuk anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

"Kalau itu terjadi seperti apa (skenarionya). Misalnya, menyiapkan strategi seperti realokasi," ujar Ma'ruf dalam rapat intern perkembangan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional bersama beberapa menteri terkait, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun berharap koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Termasuk tugas untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan.

"Kemarin Menkeu mengatakan sisa anggaran lebih (SAL) bulan Juli ada Rp 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu Rp 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau itu tidak terserap," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, serapan anggaran kementerian/lembaga termasuk untuk PEN saat ini masih sangat rendah.

Padahal, kata dia, yang bisa menggerakkan roda perekonomian adalah belanja pemerintah.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Dari data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran kita dilihat dari belanja kementerian/lembaga maupun anggaran PEN, penyerapannya masih sangat rendah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Serapan Belanja, Jangan Kehilangan Momentum Bangkitkan Perekonomian

Ma'ruf mengatakan, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga Agustus ini baru mencapai 48 persen.

Adapun kementerian/lembaga yang penyerapannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Sementara untuk realisasi program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen.

"Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Ma'ruf.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X