Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Kompas.com - 13/08/2020, 16:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kementerian/ lembaga, khususnya anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Ia menyayangkan hal itu. Pasalnya, gelontoran anggaran pemerintah tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah," ujar Wapres Ma'ruf Amin di rapat internal membahas pemulihan ekonomi nasional pada Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

"Data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran dilihat dari belanja kementerian/ lembaga maupun anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional), penyerapannya masih sangat rendah," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin pun merinci, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga bulan Agustus 2020 ini baru mencapai 48 persen.

Adapun, kementerian yang penyerapan anggarannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Baca juga: IAKMI: Sungguh Miris, Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 1,53 Persen

Tidak hanya untuk program setiap kementerian/lembaga yang masih rendah, serapan program PEN dalam penanggulangan pandemi Covid-19 juga sama.

"Realisasi program PEN dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen. Khusus sektor kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun, baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Saat ini, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun mengharapkan koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Kendala Penyerapan Anggaran Kesehatan

"Termasuk tugas menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin juga berharap setiap kementerian/lembaga menyiapkan skenario lain apabila tidak bisa menyerap anggaran-anggarannya. Termasuk dalam program PEN.

Misalnya menyiapkan strategi soal realokasi agar anggaran terserap dengan baik.

Baca juga: Tingkatkan Penyerapan Anggaran, Pemerintah Gencarkan Kampanye Protokol Kesehatan

"Kemarin Menkeu mengatakan, sisa (SAL) bulan Juli ada Rp 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu Rp 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau itu tidak terserap," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa masih tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air membuat kegiatan ekonomi masyarakat belum berjalan optimal.

Ia berharap gelontoran anggaran pemerintah dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com