Lagi, ABK WNI Meninggal di Kapal China, Menlu Minta Pemerintah China Investigasi

Kompas.com - 13/08/2020, 16:33 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020). Kemlu RIMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi prihatin karena kasus kematian anak buah kapal (ABK) WNI dari kapal China kembali terjadi.

Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Kemenlu, Judha Nugraha, menyatakan Menlu telah bertemu dengan Duta Besar China pada Kamis (30/7/2020) membahas kematian empat ABK WNI di kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368.

"Ibu Menlu menyampaikan keprihatinan Indonesia yang sangat mendalam atas berulangnya kasus yang menimpa awak kapal indonesia di kapal berbendera RRT dan meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab," kata Judha dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/8/2020).

Empat ABK WNI yang meninggal dunia di kapal China tersebut yaitu berinisial B, AS, R, dan AW.

Baca juga: Makan Bangkai Ayam Digoreng hingga Tak Istirahat, Cerita ABK Kapal China yang Kini Hilang Kontak

Peristiwa kematian B, AS, R, dan AW terjadi antara Mei-Juni 2020.

Pemerintah sempat berupaya agar jenazah dapat dipulangkan ke Tanah Air. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, keempat jenazah telah dilarungkan ke laut pada Juli 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Judha mengatakan, Dubes China berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Indonesia pun menantu hasil penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah China.

"Sampai saat ini Indonesia menunggu hasil penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan otoritas RRT," ujarnya.

Baca juga: Menlu Retno Minta Pemerintah China Tegakkan Hukum Terkait ABK Indonesia di Kapal China

Di lain sisi, pemerintah Indonesia pun menjamin hak-hak ketenagakerjaan para ABK.

Menlu telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan gaji serta santunan kepada ahli waris. Perusahaan penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan ABK pun telah dipanggil.

"Seluruh hak-hak almarhum berupa gaji, deposit, dan santunan telah diberikan kepada ahli waris," kata Judha.

"Sementara asuransi akan dicairkan segera menunggu proses administratif penerbitan akta kematian. Setelah itu akan segera diberikan ke pihak ahli waris," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.