Mendagri Imbau Warga Tak Gelar Panjat Pinang karena Berpotensi Tularkan Covid-19

Kompas.com - 13/08/2020, 15:47 WIB
Ilustrasi lomba panjat pinang saat 17 Agustus. SHUTTERSTOCK/JEKAHELUIlustrasi lomba panjat pinang saat 17 Agustus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak menggelar lomba panjat pinang pada perayaan HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020 besok.

Sebab, menurut Tito, panjat pinang berpotensi menularkan Covid-19.

"Mau 17 Agustus orang mau panjat pinang entar tertular, jangan," kata Tito saat menghadiri acara Gerakan 2 Juta Masker di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020), dipantau melalui YouTube Kemendagri.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 2.098, Total Ada 132.816 Kasus Covid-19 di Indonesia

Jika ada yang hendak menggelar perlombaan untuk memeriahkan HUT RI, kata Tito, pelaksanaannya harus dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Misalnya, dalam lomba makan kerupuk, kerupuk harus digantung berjauhan satu dengan yang lain. Peserta lomba juga hendaknya membawa kerupuk dari rumah masing-masing.

Harus dipastikan pula, panitia lomba yang menggantung kerupuk bebas Covid-19.

"Tapi kalau jaga jarak ada, dan kerupuknya ditaruh sama satu orang yang enggak tahu siapa, kalau yang taruh positif, kena (Covid-19) semua takutnya kena," ujar Tito.

Menurut Tito, penting untuk memastikan perayaan HUT RI ke-75 tak menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Mudah Kendalikan Covid-19 di Depok, Ini Alasannya

Sementara itu, sejumlah daerah telah mengeluarkan larangan mengenai pelaksanaan lomba perayaan HUT RI ke-75. Hal ini akibat belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Larangan ini salah satunya diterbitkan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program 'Swab Test' Gratis

Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program "Swab Test" Gratis

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X