Mendagri Imbau Warga Tak Gelar Panjat Pinang karena Berpotensi Tularkan Covid-19

Kompas.com - 13/08/2020, 15:47 WIB
Ilustrasi lomba panjat pinang saat 17 Agustus. SHUTTERSTOCK/JEKAHELUIlustrasi lomba panjat pinang saat 17 Agustus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak menggelar lomba panjat pinang pada perayaan HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020 besok.

Sebab, menurut Tito, panjat pinang berpotensi menularkan Covid-19.

"Mau 17 Agustus orang mau panjat pinang entar tertular, jangan," kata Tito saat menghadiri acara Gerakan 2 Juta Masker di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020), dipantau melalui YouTube Kemendagri.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 2.098, Total Ada 132.816 Kasus Covid-19 di Indonesia

Jika ada yang hendak menggelar perlombaan untuk memeriahkan HUT RI, kata Tito, pelaksanaannya harus dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Misalnya, dalam lomba makan kerupuk, kerupuk harus digantung berjauhan satu dengan yang lain. Peserta lomba juga hendaknya membawa kerupuk dari rumah masing-masing.

Harus dipastikan pula, panitia lomba yang menggantung kerupuk bebas Covid-19.

"Tapi kalau jaga jarak ada, dan kerupuknya ditaruh sama satu orang yang enggak tahu siapa, kalau yang taruh positif, kena (Covid-19) semua takutnya kena," ujar Tito.

Menurut Tito, penting untuk memastikan perayaan HUT RI ke-75 tak menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Mudah Kendalikan Covid-19 di Depok, Ini Alasannya

Sementara itu, sejumlah daerah telah mengeluarkan larangan mengenai pelaksanaan lomba perayaan HUT RI ke-75. Hal ini akibat belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Larangan ini salah satunya diterbitkan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X