Sebut RUU Cipta Kerja Bermasalah, Komnas HAM: Indonesia Tak Kenal Undang-undang Payung

Kompas.com - 13/08/2020, 15:31 WIB
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga mengatakan, ada permasalahan dalam RUU Cipta kerja.

Salah satunya, Indonesia tidak mengenal undang-undang payung (umbrella act).

Menurutnya, turunan langsung Undang Undang Dasar 1954 (UUD 1945) adalah undang-undang (UU).

“Indonesia tidak mengenal undang-undang payung, dalam Undang-undang 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundangan, kita tahu dibawah Undang-Undang Dasar itu langsung ke undang-undang,” ungkap Sandrayati dalam konferensi pers, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Berlanjut, YLBHI: DPR Tak Dengarkan Aspirasi Rakyat

Oleh karena itu, Sandrayati mempertanyakan kedudukan RUU Cipta Kerja ketika sudah disahkan.

Sebab, kata dia, RUU Cipta Kerja diperlakukan seperti undang-undang payung.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tidak ada istilah undang-undang payung, kalau nanti ada, undang-undang ini statusnya dimana? Bagaimana kedudukan dari undang-undang cipta kerja ini nantinya ketika dia diperlakukan seperti undang-undang payung?,” tutur dia.

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga melanggar aspek prosedural.

Baca juga: Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Sandrayati juga memberikan penekanan pada keberadaan RUU ini yang melanggar UU sektoral.

“Kita bisa lihat dari masalah proses penyusunannya yang tidak partisipatif, kemudian ada beberapa asas hukum maupun beberapa asas dari beberapa undang-undang sektoral yang dilanggar,” tutur dia.

Untuk diketahui, Komnas HAM mencermati dan memperhatikan berbagai aspirasi kelompok masyarakat terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berpotensi mengancam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Berdasarkan mandat dan wewenang Pasal 89 ayat (1) huruf b UU HAM, Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dimana kesimpulan dan rekomendasinya akan disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X