Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Bintang Tanda Jasa, Fadli Zon Akan Tetap Kritik Jokowi

Kompas.com - 13/08/2020, 14:29 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku akan akan tetap mengkritik pemerintah meskipun dianugerahi bintang tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada kebijakan yang keliru kan perlu kita koreksi. Kalau misalnya keliru masa kita tidak memberitahu," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Fadli mengatakan, sudah menjadi tugas konstitusional DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

 

Ketika ada kebijakan yang keliru, ia sebagai anggota DPR harus melontarkan kritik dan saran.
"Saya kira itu bagian dari hakekat demokrasi kita," kata dia.

Baca juga: Soal Bintang Tanda Jasa Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Jokowi: Sesuai Pertimbangan Dewan

Fadli juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak keberatan terhadap kritik yang kerap dilontarkannya sejak menjabat Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Sikap itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ke Fahri setelah acara penganugerahan bintang tanda jasa di Istana siang tadi.

"Presiden menyampaikan perbedaan pendapat hal yang biasa, dan berlawanan politik sesuatu hal yang wajar dalam demokrasi. Saya kira kita punya pandangan yang sama," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan, posisi partainya yang kini sudah bergabung ke pemerintah tidak lantas membuat dirinya berhenti melontarkan kritik.

Fadli menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak masalah jika ada kadernya yang memberi kritik membangun ke pemerintah.

"Saya baru banget ketemu Pak Prabowo, lapor kita kan. Enggak ada masalah, selama memberi masukan apa yang saya kira benar, tepat, saya kira enggak ada masalah," kata dia.

Presiden Jokowi menganugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Pro Kontra Bintang Tanda Jasa bagi Fahri Hamzah-Fadli Zon, Ini Kata Jokowi

Dua di antara yang mendapat penghargaan adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang kerap melontarkan kritik pedas pada Jokowi selama menjabat Wakil Ketua DPR 2014-2019. Keduanya mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya.

Presiden Joko Widodo pun menyadari, pemberian bintang tanda jasa kepada Fadli dan Fahri menuai kontroversi publik.

Namun, bagi Presiden Jokowi, kritik yang dilontarkan Fahri dan Fadli merupakan bagian dari demokrasi. Berlawanan secara politik bukan berarti bermusuhan.

"Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon, ya berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik ini bukan berarti kita bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara," kata Jokowi usai acara penganugerahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com