Kompas.com - 13/08/2020, 12:25 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Jumat (16/8/2013), terkait kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. KOMPAS.com/Icha RastikaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Jumat (16/8/2013), terkait kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Kamis (13/8/2020) ini.

Edi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau di Pemerintahan Kota Bandung pada 2012 hingga 2013.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda, wiraswasta)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Dua Kali Tak Penuhi Panggilan KPK, Tersangka Kasus Korupsi RTH Bandung Kembali Dipanggil KPK

Edi sebelumnya sempat mengakui menerima uang Rp 10 miliar dari Dadang Suganda.

Hal itu ia ungkapkan saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat serta dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

"Seingat saya dalam bentuk cek sekitar Rp 10 miliar dari Dadang. Tapi bertahap, dari Agustus 2012 hingga Maret 2013," kata Edi dikutip dari Tribunnews.com, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Berkas Penyidikan Rampung, Tiga Tersangka Kasus RTH Bandung Segera Disidang

Saat itu, Edi mengungkapkan sebagian uang tersebut digunakan untuk menyuap hakim yang menangani kasus korupsi bantuan sosial yang saat itu menjerat Edi dan eks Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Dalam kasus ini, Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

"Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah," kata Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: KPK Panggil 2 Saksi Terkait Kasus Korupsi RTH Bandung

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat.

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Nasional
Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Nasional
Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X