Komisi Kejaksaan Akan Panggil Pejabat Kejagung yang Diduga Komunikasi dengan Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan akan meminta klarifikasi pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang diduga berkomunikasi lewat telepon dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat masih buron.

“Kami akan mengundang yang bersangkutan untuk kami minta penjelasan dan klarifikasi sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus oknum jaksa P bertemu terpidana buron JC,” kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Dugaan Peran Jaksa Pinangki hingga Suap Rp 7,4 Miliar dalam Kasus Djoko Tjandra

Dugaan tersebut dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Komisi Kejaksaan, pada Selasa (11/8/2020).

Sebelumnya, MAKI juga telah melaporkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang bertemu Djoko Tjandra di luar negeri. Padahal, Djoko berstatus buronan kala itu.

Barita mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan MAKI. Komisi Kejaksaan, katanya, sedang menyusun laporan terkait kasus tersebut.

“Kami sedang siapkan laporan untuk kami sampaikan kepada Presiden RI,” ucap dia.

Baca juga: Komisi Kejaksaan Minta Kejagung Libatkan KPK Usut Jaksa Pinangki

Menurutnya, penetapan Pinangki sebagai tersangka oleh Kejagung tidak akan mengganggu penanganan laporan yang diterima terkait jaksa tersebut.

Diketahui, pada Selasa (11/8/2020), Kejagung menetapkan Pinangki sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Djoko Tjandra. Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra pada Juni 2020.

Barita mengatakan, hal selanjutnya yang harus dipastikan adalah kasus tersebut diusut Kejagung hingga tuntas.

“Tidak (memengaruhi), tugas kita selanjutnya adalah memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan dengan objektif, fair, transparan dan adil,” tuturnya.

“Serta semua pihak yang terlibat diungkap, disidik secara menyeluruh, tidak hanya berhenti di oknum jaksa P,” sambung dia.

Baca juga: Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar

Diberitakan, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, komunikasi antara pejabat Kejagung dan Djoko Tjandra diduga terjadi setelah 29 Juni 2020. Padahal, Djoko masih berstatus buronan saat itu.

"Setelah Jaksa Agung melakukan pembongkaran Djoko Tjandra sudah masuk Indonesia itu, nampaknya masih ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung melakukan komunikasi dengan Djoko Tjandra melalui telepon dari Jakarta ke Kuala Lumpur," kata Boyamin dalam video yang diterima Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Boyamin pun meminta Komisi Kejaksaan untuk menelusuri pembicaraan yang diduga terjadi antara pejabat Kejagung serta Djoko Tjandra.

Selain itu, ia juga berharap agar nomor yang digunakan untuk berkomunikasi beserta sumbernya ditelusuri oleh Komisi Kejaksaan.

Baca juga: Muncul Dugaan Pejabat Kejagung Komunikasi dengan Djoko Tjandra, Jaksa Agung: Kita Tindaklanjuti

Menanggapi dugaan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku akan menindaklanjutinya.

“Setiap ada informasi pasti kita akan tindaklanjuti,” kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Namun, ia belum mengetahui apakah informasi tersebut akan ditelusuri Bidang Pengawasan Kejagung atau masuk dalam ranah penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

“Informasi baru kita terima, belum tahu arahnya apa dan ke mana harus didalami,” ucap dia.