Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, jika kontraksi ekonomi terus terjadi hingga Agustus dan September, maka resesi ekonomi di Indonesia tidak bisa dihindari.

Tito menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi sudah tercatat minus.

“Kita tahu bahwa dalam kuartal kedua kita mengalami minus, kuartal kedua: April, Mei dan Juni. Juli kemarin kita juga mengalami minus," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Rabu (12/8/2020).

"Sehingga kalau seandainya Agustus dan September itu juga terkontraksi minus, artinya Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” lanjut Tito.

Baca juga: Menakar Kontraksi Ekonomi di Kuartal II 2020...

Menurutnya, dengan adanya status resesi ekonomi di sebuah negara, maka impilkasinya akan meluas bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun secara sosial, PHK dan berbagai sentimen lainnya.

Di bidang ekonomi, berpotensi membuat pelaku usaha menjadi lebih tidak confident kepada Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

Kemudian, muncul potensi sentimen politik bisa menjadi amunisi bagi dinamika politik, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Karenanya, kata Tito, Presiden Joko Widodo sangat mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat.

Baca juga: Ekonomi RI Diprediksi Kontraksi di Kuartal II 2020, Ini Kata Luhut

"Salah satu upayanya dengan menggenjot realisasi anggaran untuk dimaksimalkan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ungkap Tito.

Terkait hal ini, Tito menyebut pihaknya telah mengontrol realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah.

Tito meminta 548 kepala daerah untuk bisa segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI Bakal Alami Kontraksi di Kuartal II 2020

Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat, Kemendagri dan Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) membahas tentang upaya sinergitas menggerakkan UKM daerah untuk menghindari resesi ekonomi.

Tito mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.