AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Kompas.com - 12/08/2020, 19:16 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) beradu siku saat mendapat ucapan selamat dari kader pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) beradu siku saat mendapat ucapan selamat dari kader pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), bertemu dengan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Pertemuan keduanya digelar di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, AHY mengatakan dirinya dan Suharso membicarakan sejumlah hal, salah satunya agenda penanganan dampak pandemi Covid-19.

"Saya tadi menyampaikan tentu mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah (dalam penanganan Covid-19). Namun demikian, tentu ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah semata. Ini adalah masalah besar bangsa," kata AHY.

Baca juga: AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Menurut dia, diskusi dengan Suharso yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan perspektif segar terkait strategi pemerintah dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19.

Salah satu isu yang AHY soroti dalam pembicaraan tersebut adalah soal pendidikan di masa pandemi.

Keterbatasan infrastruktur turut menyumbang persoalan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

"Dampak terhadap dunia pendidikan terhadap kulitas anak dan generasi penerus bangsa kita juga akan sangat dipertanyakan, ketika akibat penutupan sekolah sekian bulan," ujarnya.

"Kita tidak tahu sampai kapan pendidikan jarak jauh yang tidak bisa dinikmati oleh semuanya karena memang ada keterbatasan dari sisi infrastuktur yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu. Maka ini semua harus menjadi perhatian kita semuanya," kata AHY.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pertemuan dengan AHY Teguhkan Kehadiran Parpol sebagai Integrator

Berikutnya, AHY mengatakan juga membahas soal agenda Pilkada 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X