Kompas.com - 12/08/2020, 19:11 WIB
Ilustrasi hasil rapid test SHUTTERSTOCKIlustrasi hasil rapid test
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pemerintah menghentikan pembelian alat rapid test terkait Covid-19 yang dinilai tidak akurat dan menciptakan pemborosan.

"Kalau seandainya pemerintah menggunakan perspektif atau meminta pandangan dari para ahli yang paham epidemiologi dan lain-lain, seharusnya rapid test ini tidak dibeli lagi agar tidak terjadinya pemborosan," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi, Rabu (12/8/2020).

Wana menuturkan, sejak awal pengadaan alat rapid test sudah dikritik lantaran alat tes cepat itu, khususnya yang diimpor dari China, dinilai memiliki tingkat akurasi yang rendah yakni 30 persen.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Evaluasi Persyaratan Rapid Test dan PCR untuk Perjalanan Antarkota

Menurut Wana, hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan karena hasil non-reaktif dalam rapid test tidak memastikan seseorang terbebas dari Covid-19.

"Ini juga tidak bisa dijadikan pastikan kebenarnanya, oleh sebab itu perlu tes ulang. Ini yang menyebabkan pemborosan anggaran ketika satu barang ini tidak efektif untuk mendeteksi Covid tersebut," ujar Wana.

ICW mencatat, hingga 19 Juli 2019, jumlah alat rapid test yang telah didistribusikan mencapai 2.344.800 unit dengan nominal belanja sebesar Rp 569 miliar.

"Ini yang kami sayangkan ketika harusnya pembelian rapid test itu dihentikan lalu kemudian pemerintah bisa mencari atau membeli alat-alat lainnya," kata Wana.

Ia menuturkan, jika dikonversi, uang sebesar Rp 569 miliar itu dapat dibelikan 39.000 reagen untuk tes PCR, 2,3 juta alat pelindung diri, atau memberi insentif kepada 15.000 tenaga kesehatan.

Baca juga: BKN: Peserta Tak Wajib Bawa Hasil Rapid Test ke Lokasi SKB CPNS

Di samping itu, ICW juga menyoroti jumlah spesimen terkait Covid-19 yang tidak sebanding dengan jumlah alat PCR yang dimiliki.

Wana mengatakan, hingga 19 Juli 2020 terdapat 1.221.518 sampel terkait Covid-19 yang telah diperiksa.

Padahal, pada waktu yang sama, ketersediaan PCR berdasarkan data BNPB mencapai 2.479.550.

"Pertanyaannya, ke mana alat PCR lainnya yaitu yang sebanyak 1.258.032 ini yang tidak diketahui pemanfaatanya. Kalau kita bicara uji spesimen dan alat PCR, secara logika awam, harusnya angka tersebut sama," kata Wana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X