Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 12/08/2020, 18:20 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah mendaftarkan para pekerja ke dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 secara daring, Rabu (12/8/2020).

"Saya berharap pemda agar memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah terdaftar dan patuh dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.

Baca juga: BLT Pekerja Diminta Tak Hanya Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya itu, ia juga meminta agar pemda memastikan perlindungan bagi pekerja rentan dan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan mereka.

Termasuk guru honorer, petani, nelayan, pedagang, serta pekerja informal lainnya.

"Ini semua dilakukan agar seluruh Indonesia dapat hidup sejahtera, khususnya para pekerja dapat terjaga produktivitasnya," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ida juga mengingatkan kepada seluruh pemda dan para pelaku usaha bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan penting diberikan kepada para pekerja demi perlindungan mereka.

Terutama, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan hari tua, termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Saat ini, kata Ida, pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan bantuan sosial untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut diberikan mulai dari bantuan sosial program keluarga harapan, bantuan kartu pra kerja, subsidi upah atau gaji para pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, serta program relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar serta harus diselaraskan dengan program-program jaminan sosial," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X