Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah mendaftarkan para pekerja ke dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 secara daring, Rabu (12/8/2020).

"Saya berharap pemda agar memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah terdaftar dan patuh dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.

Baca juga: BLT Pekerja Diminta Tak Hanya Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya itu, ia juga meminta agar pemda memastikan perlindungan bagi pekerja rentan dan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan mereka.

Termasuk guru honorer, petani, nelayan, pedagang, serta pekerja informal lainnya.

"Ini semua dilakukan agar seluruh Indonesia dapat hidup sejahtera, khususnya para pekerja dapat terjaga produktivitasnya," kata dia.

Ida juga mengingatkan kepada seluruh pemda dan para pelaku usaha bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan penting diberikan kepada para pekerja demi perlindungan mereka.

Terutama, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan hari tua, termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Saat ini, kata Ida, pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan bantuan sosial untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut diberikan mulai dari bantuan sosial program keluarga harapan, bantuan kartu pra kerja, subsidi upah atau gaji para pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, serta program relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar serta harus diselaraskan dengan program-program jaminan sosial," ucap dia.