Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Beri Banyak Kemudahan untuk Kaum Pekerja

Kompas.com - 12/08/2020, 17:21 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, para tenaga kerja di Indonesia merupakan ujung tombak pembangunan ekonomi pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini

Hal itu pula, kata dia, yang membuat pemerintah akan menginisiasi berbagai kemudahahan bagi para tenaga kerja di Tanah Air. Utamanya adalah demi kesejahteraan mereka.

"Saya kira masih banyak sekali kemudahan yang akan digagas, akan diinisiasi oleh pemerintah bagaimana agar para tenaga kerja Indonesia, yang menjadi ujung tombak dari pembangunan ekonomi, khususnya pada masa Covid-19, menuju transisi pemulihan ekonomi," ujar Muhadjir di acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 secara daring, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Ia mengatakan, kesejahteraan para pekerja tersebut menjadi taruhan keberhasilan Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Itu menjadi salah satu alasan mengapa hanya para pekerja yang terdaftar sebagai peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan diberikan kemudahan.

Pasalnya, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk melalui Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalamnya diatur bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja atas risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Antara lain seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, serta persiapan memasuki hari tua dan pensiun yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya sebagian besar penghasilan pekerja bersangkutan.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

"Maka kesejahteraan, kepastian dari para tenaga kerja ini akan menjadi taruhan keberhasilan Indonesia untuk melakukan pemulihan sekaligus rekonstruksi dan transformasi ekonomi pasca Covid-19," kata dia.

Muhadjir mengatakan, hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli atas perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.

Namun dalam penyelenggaraannya, kata dia, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan saja, tetapi butuh dukungan serius dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, ia pun mendorong agar pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat memperluas kepesertaan para tenaga kerja mereka dengan mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X