ICW Soroti Transparansi Pembangunan RSD Covid-19 Pulau Galang

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemerintah tak transparan soal pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Peneliti ICW Siti Juliantari mengatakan, pihaknya tidak bisa menemukan rencana umum pengadaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Terkait pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, kalau dicek di SIRUP itu tidak pernah ada informasinya, karena pembangunannya kan sama (Kementerian) PUPR, di SIRUP-nya enggak ada apalagi LPSE-nya juga enggak ada," kata Tari dalam sebuah diskusi, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Akibatnya, publik hanya mengetahui bahwa pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang memakan anggaran sebanyak Rp 400 miliar sebagaimana disampaikan pemerintah di sejumlah pemberitaan.

Namun, publik tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut dalam pembangunan rumah sakit itu.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemeirntah yang tahu jawabannya," kata Tari.

Tari menambahkan, pihaknya menemukan informasi soal penyediaan alat kesehatan dan alat penunjang informasi lainnya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang.

Namun, kata Tari, informasi yang diberikan pun tidak begitu rinci karena hanya menyebut bahwa pengadaanya telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Baca juga: RSKI Covid-19 Pulau Galang Siap Terima Rujukan Pasien dari Berbagai Daerah

"Jadi susah juga kita mau ngecek pengadaan alat-alatnya apa saja, alat-alat penunjangnya apa saja, berapa banyak jumlahnya, ini enggak ada juga informasinya, karena yang ditulis hanya itu, hanya sesuai KAK," kata dia.

Diketahui, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang mulai dibangun pada 8 Maret 2020 dan resmi dioperasikan pada 6 April 2020 diperuntukan bagi pasien Covid-19

Dalam proyek tersebut, Kementerian PUP menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana konstruksi dengan anggaran mencapai Rp 400 miliar.