ICW Soroti Transparansi Pembangunan RSD Covid-19 Pulau Galang

Kompas.com - 12/08/2020, 17:13 WIB
Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, pemerintah tak transparan soal pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Peneliti ICW Siti Juliantari mengatakan, pihaknya tidak bisa menemukan rencana umum pengadaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Terkait pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, kalau dicek di SIRUP itu tidak pernah ada informasinya, karena pembangunannya kan sama (Kementerian) PUPR, di SIRUP-nya enggak ada apalagi LPSE-nya juga enggak ada," kata Tari dalam sebuah diskusi, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Akibatnya, publik hanya mengetahui bahwa pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang memakan anggaran sebanyak Rp 400 miliar sebagaimana disampaikan pemerintah di sejumlah pemberitaan.

Namun, publik tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut dalam pembangunan rumah sakit itu.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemeirntah yang tahu jawabannya," kata Tari.

Tari menambahkan, pihaknya menemukan informasi soal penyediaan alat kesehatan dan alat penunjang informasi lainnya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang.

Namun, kata Tari, informasi yang diberikan pun tidak begitu rinci karena hanya menyebut bahwa pengadaanya telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Baca juga: RSKI Covid-19 Pulau Galang Siap Terima Rujukan Pasien dari Berbagai Daerah

"Jadi susah juga kita mau ngecek pengadaan alat-alatnya apa saja, alat-alat penunjangnya apa saja, berapa banyak jumlahnya, ini enggak ada juga informasinya, karena yang ditulis hanya itu, hanya sesuai KAK," kata dia.

Diketahui, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang mulai dibangun pada 8 Maret 2020 dan resmi dioperasikan pada 6 April 2020 diperuntukan bagi pasien Covid-19

Dalam proyek tersebut, Kementerian PUP menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana konstruksi dengan anggaran mencapai Rp 400 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X