Kompas.com - 12/08/2020, 17:13 WIB
Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemerintah tak transparan soal pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Peneliti ICW Siti Juliantari mengatakan, pihaknya tidak bisa menemukan rencana umum pengadaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Terkait pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, kalau dicek di SIRUP itu tidak pernah ada informasinya, karena pembangunannya kan sama (Kementerian) PUPR, di SIRUP-nya enggak ada apalagi LPSE-nya juga enggak ada," kata Tari dalam sebuah diskusi, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Akibatnya, publik hanya mengetahui bahwa pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang memakan anggaran sebanyak Rp 400 miliar sebagaimana disampaikan pemerintah di sejumlah pemberitaan.

Namun, publik tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut dalam pembangunan rumah sakit itu.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemeirntah yang tahu jawabannya," kata Tari.

Tari menambahkan, pihaknya menemukan informasi soal penyediaan alat kesehatan dan alat penunjang informasi lainnya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang.

Namun, kata Tari, informasi yang diberikan pun tidak begitu rinci karena hanya menyebut bahwa pengadaanya telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Baca juga: RSKI Covid-19 Pulau Galang Siap Terima Rujukan Pasien dari Berbagai Daerah

"Jadi susah juga kita mau ngecek pengadaan alat-alatnya apa saja, alat-alat penunjangnya apa saja, berapa banyak jumlahnya, ini enggak ada juga informasinya, karena yang ditulis hanya itu, hanya sesuai KAK," kata dia.

Diketahui, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang mulai dibangun pada 8 Maret 2020 dan resmi dioperasikan pada 6 April 2020 diperuntukan bagi pasien Covid-19

Dalam proyek tersebut, Kementerian PUP menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana konstruksi dengan anggaran mencapai Rp 400 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X