ICW Soroti Transparansi Pembangunan RSD Covid-19 Pulau Galang

Kompas.com - 12/08/2020, 17:13 WIB
Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, pemerintah tak transparan soal pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Peneliti ICW Siti Juliantari mengatakan, pihaknya tidak bisa menemukan rencana umum pengadaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Terkait pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, kalau dicek di SIRUP itu tidak pernah ada informasinya, karena pembangunannya kan sama (Kementerian) PUPR, di SIRUP-nya enggak ada apalagi LPSE-nya juga enggak ada," kata Tari dalam sebuah diskusi, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Akibatnya, publik hanya mengetahui bahwa pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang memakan anggaran sebanyak Rp 400 miliar sebagaimana disampaikan pemerintah di sejumlah pemberitaan.

Namun, publik tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut dalam pembangunan rumah sakit itu.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemeirntah yang tahu jawabannya," kata Tari.

Tari menambahkan, pihaknya menemukan informasi soal penyediaan alat kesehatan dan alat penunjang informasi lainnya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang.

Namun, kata Tari, informasi yang diberikan pun tidak begitu rinci karena hanya menyebut bahwa pengadaanya telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Baca juga: RSKI Covid-19 Pulau Galang Siap Terima Rujukan Pasien dari Berbagai Daerah

"Jadi susah juga kita mau ngecek pengadaan alat-alatnya apa saja, alat-alat penunjangnya apa saja, berapa banyak jumlahnya, ini enggak ada juga informasinya, karena yang ditulis hanya itu, hanya sesuai KAK," kata dia.

Diketahui, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang mulai dibangun pada 8 Maret 2020 dan resmi dioperasikan pada 6 April 2020 diperuntukan bagi pasien Covid-19

Dalam proyek tersebut, Kementerian PUP menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana konstruksi dengan anggaran mencapai Rp 400 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X