Cegah Lost Generation, Muhaimin Iskandar Luncurkan Gerakan Bangkit Belajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meluncurkan 'Gerakan Bangkit Belajar' guna membantu siswa sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Muhaimin menyebut, Gerakan ini berupa posko yang memberikan bantuan akses PJJ seperti jaringan internet hingga relawan pendamping siswa.

"Alhamdulliah gerakan kita ini sudah satu bulan setengah (berjalan) secara informal," kata Muhaimin Iskandar saat peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, Rabu (12/8/2020).

Peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, kata Muhaimin, diperlukan untuk mengantisipasi terjadi lost generation akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Baca juga: Muhaimin Sarankan Nadiem Makarim Ajak Ormas Buat Pendidikan Alternatif di Desa

Menurut Muhaimin, ada sejumlah wilayah, seperti Cianjur hingga NTT, yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan PJJ.

Oleh karena itu, dia mendorong semua sumber daya untuk ikut segera membantu gerakan tersebut. Sebab, Jika tidak segera, ia menilai akan terjadi lost generation.

"Dari semua posko ini, resources yang akan kita dorong terutama kalangan yang punya kelebihan. Prioritas daerah terluar enggak usah jauh-jauh, daerah terluar Cianjur bagian selatan aja udah setengah mati, sudah bisa lost generation itu kalau enggak segera kita tangani. Belum lagi Jateng, NTT," ujar Muhaimin.

"Alhamdulilah posko bisa menjadikan penggerak sekaligus buka wi-fi gratis (sebanyak) 2.117, segera akan menyusul di berbagai tempat, di 24 provinsi dan kubapaten/kota," tutur dia.

Baca juga: Nadiem: PJJ Berkepanjangan Berdampak Negatif bagi Siswa

Lebih lanjut, Muhaimin meminta seluruh pihak dapat bergabung menyumbangkan gagasan dan tenaga demi menyelamatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Ayo kita sebar karena ini membutuhkan waktu yang cepat, masif, agar darurat pendidikan bisa teratasi," tutur dia.

Sebalumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat peta kebutuhan anak dalam PJJ.

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan di Zona Kuning, PJJ Pakai Kurikulum Darurat

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

"Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ," ucap Huda.