Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan ICW, Perusahaan Pemenang Tender Alkes Covid-19 Tak Berpengalaman

Kompas.com - 12/08/2020, 16:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 yang tidak memiliki pengalaman memadai.

Peneliti ICW Siti Juliantari menilai hal ini janggal karena pengadaan dalam kondisi darurat mestinya mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berpengalaman.

"Yang didulukan itu cek ke e-catalog, siapa sih perusahan-perusahaan ini, atau tender-tender sebelumnya, siapa sih peusahaan-perusahaan yang sebelumnya menang, itu yang harusnya didorong. Ini juga pertanyaan, kenapa kok bisa dimenangkan perusahan-perusahaan ini," kata Tari dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 2.088, Total 85.798 Orang

Tari mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan ICW, pihaknya menemukan perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia, memenangkan tender pengadaan bahan reagen Covid-19.

Dalam kasus lain, ICW menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.

Berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu jsutru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta.

"Kalau kita bilang (pengadaan) masker, ya mungkin semua perusahaan bisa saja, tetapi kalau melihat dari pengadaan darurat, yang didahulukan itu adalah yang harusnya dipilih, perusahaan-perusahaan yang punya pengalaman melakukan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan," kata Tari.

Selain itu, ICW menyoroti perencanaan anggaran untuk pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang yang tak tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemerintah yang tahu pekerjaannya," kata Tari.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Oleh karena itu, ICW mendesak Pemerintah untuk bersikap transparan dalam pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid-19.

Adapun kajian yang dilakukan ICW ini bersumber pada situs sirup.lkpp.go.id dan LPSE yang diakses pada 19-20 Juli 2020 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com