Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa

Kompas.com - 12/08/2020, 15:26 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merilis Data Penduduk Indonesia Semester I 2020.

Berdasarkan Data Kependudukan Semester I 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.

Dilansir dari siaran pers Dukcapil Kemendagri, dari jumlah itu sebanyak 135.821.768 orang adalah penduduk laki-laki.

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dibandingkan 2019, yaitu 134.858.411 jiwa.

Kemudian, dari data yang sama, tercatat ada 132.761.248 penduduk perempuan.

Jumlah ini juga mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan 2019, yaitu 131.676.425 jiwa.

Baca juga: 92 Kabupaten/Kota Belum Perbarui Data Penduduk Miskin Sejak 2015

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini.

Dia menjelaskan, sejak semester pertama 2014 hingga semester pertama 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

“Namun, berdasarkan jenis kelamin, persentase kenaikan per tahun penduduk perempuan lebih besar daripada kenaikan jumlah laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen,” jelas Zudan.

Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa.

Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Data Penduduk Miskin Dibenahi sebelum Periode ke-2 Jokowi Berakhir

Untuk tingkat kabupaten/kota, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 24.243 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah 4.790.247 jiwa.

Lalu, dari 34 provinsi, terdapat empat provinsi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu DIY yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak 39.584 jiwa daripada laki-laki.

Menyusul berturut-turut NTB yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki, Sulawesi Selatan penduduk perempuannya lebih tinggi 58.663 jiwa dibanding laki-laki, dan Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi 31.531 jiwa daripada laki-laki.

Baca juga: Menko PMK Sebut Data Penduduk Beragam Bikin Program Pemerintah Tak Optimal

Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota, terdapat 96 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Adapun kabupaten dengan jumlah perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Sumenep yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 34.032 jiwa daripada laki-laki.

“Dari 34 provinsi, terdapat 30 provinsi yang memilliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan,” ungkap Zudan.

Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Data Penduduk Miskin Dibenahi sebelum Periode ke-2 Jokowi Berakhir

Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota, terdapat 418 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

“Untuk daerah setingkat kabupaten dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan perempuan adalah Kabupaten Bogor yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 120.709 jiwa ketimbang perempuan,” tambah Zudan.

Adapun berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menerbitkan data kependudukan nasional per semester.

Untuk semester pertama diterbitkan setiap 30 Juni, dan semester kedua terbit setiap tanggal 31 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.