Wapres: Bayi yang Memperoleh ASI Eksklusif di Bawah 50 Persen

Kompas.com - 12/08/2020, 12:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ISTIMEWAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini di bayi yang memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif di Indonesia masih di bawah 50 persen.

Hal tersebut berdasarkan data Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) terkait ASI eksklusif.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah anak-anak di Indonesia tak memperoleh ASI eksklusif.

"Menurut data Kemenkes bayi yang memperoleh ASI eksklusif di Indonesia masih di bawah 50 persen. Artinya, masih lebih dari setengah anak-anak Indonesia tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan ASI ekslusif," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Pekan Menyusui Sedunia 2020, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Wapres Minta Suami dan Keluarga Dukung Para Ibu Berikan ASI Eksklusif

Wapres Ma'ruf Amin menyayangkan angka itu. Pasalnya, mendapatkan ASI eksklusif merupakan salah satu hak yang harus diperoleh anak-anak.

Dengan adanya fakta ini, maka persoalan ASI menjadi pekerjaan rumah semua pihak.

Terutama untuk mendorong dan mendukung para ibu menyusui agar memberikan ASI-nya selama enam bulan pertama hingga anak berusia dua tahun.

Pemberian ASI selama enam bulan pertama merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dalam rangka melanjutkan pertumbuhan otak, hati, dan sistem imunnya.

Baca juga: Ibu Milenial Hadapi Tekanan Mental Saat Memberikan ASI

Kemudian, setelah anak berusia lebih dari enam bulan. ASI tetap harus diberikan hingga dua tahun bersamaan dengan makanan pendamping ASI.

"Ketika gizi anak dapat dipenuhi, maka pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya akan menjadi optimal. Pemberian ASI akan memperkuat hubungan emosional antara ibu dengan bayinya," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X