Kompas.com - 12/08/2020, 11:38 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung batal menggeledah dua lokasi yang terkait dengan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sedianya, penggeledahan dilakukan pada Selasa (11/8/2020) malam.

Diketahui, Pinangki kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Memang penyidik merencanakan melakukan penggeledahan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap 500.000 Dollar AS

"Tetapi karena melihat situasi dan kondisi pada saat yang bersamaan, upaya paksa terhadap penggeledahan itu sementara ditangguhkan," sambung dia.

Dua lokasi yang rencananya digeledah terletak di Jakarta Selatan.

Hari tak merinci keterkaitan kedua lokasi dengan kasus Pinangki.

Menurut Hari, batalnya penggeledahan tersebut juga berhubungan dengan kegiatan yang telah dilakukan penyidik pada Selasa malam, yaitu menangkap dan menahan Pinangki.

Akan tetapi, tak menutup kemungkinan, penggeledahan atau kegiatan lain akan dilakukan penyidik nantinya.

Baca juga: Pengusutan Jaksa Pinangki, Antara Hak dan Upaya Bangun Kepercayaan Publik

"Barangkali nanti penyidik akan melakukan tindakan hukum selanjutnya terhadap prosesi penyidikan yang sudah ditentukan tersangkanya tersebut," ucap Hari.

Dalam kasus ini, Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Pinangki pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di kediamannya pada Selasa (11/8/2020) malam.

Hari mengaku, belum memiliki informasi mengenai lokasi kediaman Pinangki.

Lalu, Pinangki dibawa ke Kejagung untuk diperiksa sebagai tersangka.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi

Penyidik kemudian memutuskan untuk menahan Pinangki selama 20 hari ke depan. Untuk sementara, Pinangki ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Dugaan sementara, nominal yang diterima Pinangki sekitar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar Rp 7,4 miliar.

Namun, Hari mengatakan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengetahui jumlahnya secara lebih rinci.

Pinangki pun disangkakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Djoko Tjandra pada saat masih buron. Pertemuan diduga terjadi di luar negeri.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki

Sebelumnya, Bidang Pengawasan Kejagung telah menyatakan Pinangki terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali di tahun 2019.

Negara tujuan Pinangki dalam perjalanan tanpa izin tersebut di antaranya ke Singapura dan Malaysia.

Diduga, dalam salah satu perjalanan ke luar negeri tanpa izin itu, Pinangki bertemu Djoko Tjandra.

Pinangki lalu diberi hukuman disiplin. Ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X