Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Kompas.com - 12/08/2020, 07:31 WIB
Putra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPutra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bobby Afif Nasution resmi mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju pada Pilkada Medan. Bobby berpasangan dengan Aulia Rahman.

Rekomendasi itu diumumkan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan disaksikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Selasa (11/8/2020).

Sebelumnya, pada Jumat (17/7/2020), PDI-P mengumumkan pemberian rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilkada Solo. Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Bobby Nasution-Aulia Rahman pada Pilkada Medan

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, sedangkan Bobby adalah menantu Presiden.

Alasan partai usung Gibran dan Bobby

Isu tentang dinasti politik pun mengemuka seiring dengan majunya sejumlah kerabat dekat pejabat di panggung Pilkada 2020.

Catatan Litbang Kompas, selain Gibran dan Bobby, PDI-P juga memberikan rekomendasi kepada Hanindhito Himawan Pramono. Hanindhito mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon bupati Kediri.

 

Kemudian, ada nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sara bakal maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan, diusung Gerindra dan PDI-P.

Baca juga: Sah, PDI-P Usung Muhamad-Sara Djojohadikusumo pada Pilkada Tangsel

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan partai mengusung Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa pada Pilkada Solo dipertimbangkan secara masak.

Hasto mengatakan, keduanya merupakan pasangan yang cocok dan dinilai dapat bekerja dengan baik.

Selain itu, Gibran-Teguh juga akan mengikuti sekolah partai sama seperti pasangan calon kepala daerah lainnya.

"Pendamping Mas Gibran namanya Teguh Prakoso, itu kan kokoh, Prakoso itu kuat. Keduanya saling memperkuat untuk kepentingan rakyat," kata Hasto, Jumat (17/7/2020).

"Jadi, sudah diputuskan melalui pertimbangan yang cukup lama Mas Gibran dan Teguh Prakosa," tuturnya.

Baca juga: Alasan PDI-P Usung Bobby-Aulia Rahman pada Pilkada Medan

Sementara itu, Bobby dinilai telah mempersiapkan diri dengan baik dan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang kepala daerah.

Menurut Hasto, Bobby aktif mengikuti diskusi-diskusi yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah dari PDI-P.

"Mas Bobby pernah belajar secara khusus ke Banyuwangi untuk mempelajari dan studi banding bagaimana kepemimpinan dari Bapak Abdullah Azwar Annas," kata Hasto, Selasa (11/8/2020).

Kemudian, Aulia Rahman dinilai merupakan sosok muda yang berpengalaman. Aulia adalah kader Partai Gerindra dan anggota DPRD Kota Medan.

"Aulia Rahman adalah sosok muda, punya pengalaman sebagai anggota DPRD di Kota Medan sehingga juga sangat memahami bagaimana kehendak dan aspirasi masyarakat Kota Medan," ucap Hasto.

Politik dinasti menyimpan ketidakpastian

Kajian Litbang Kompas, Sabtu (8/8/2020), menyatakan, meskipun tidak menjamin kemenangan, bekal politik dinasti tetap menggiurkan bagi partai untuk mengusung sosok yang memiliki modal kekerabatan.

Secara aturan, tidak ada larangan praktik berpolitik dengan mengedepankan kekerabatan, apalagi sejak pelarangan praktik dinasti politik yang tertera di Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, aturan itu dinilai mengandung muatan diskriminatif dan membatasi hak berpolitik warga negara. Dengan begitu, persoalan dinasti politik sebetulnya terkait dengan etika kepantasan berpolitik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Selain itu, politik dinasti menyisakan problem terkait perekrutan politik, terutama di internal partai.

Munculnya rekomendasi terkait politik kekerabatan memperkuat bahwa fenomena politik dinasti berdampak pada problem perekrutan politik.

Bagaimanapun salah satu fungsi partai dalam sistem politik demokrasi adalah melakukan penyaringan terhadap orang-orang terbaik untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemberian rekomendasi yang terkesan pragmatis kepada sosok dengan kekerabatan politik, seperti halnya kepada Gibran, Saras, dan yang lainnya, akhirnya melahirkan pertanyaan tentang fungsi dan kedudukan partai sebagai wadah bagi kaderisasi serta proses perekrutan politik secara adil dan transparan.

Hasan dan Rahat (2006), dalam Jurnal Politika Vol 11 No 1 Tahun 2020, menjelaskan, ada empat hal penting dalam perekrutan politik oleh partai.

Pertama, terkait siapa yang dapat dinominasikan. Kedua, siapa yang melakukan seleksi. Ketiga, di mana calon diseleksi; dan keempat, bagaimana calon diputuskan.

Berdasarkan empat komponen tersebut, terdapat model pengelolaan perekrutan oleh partai secara inklusif ataupun eksklusif, serta sentralistik atau desentralistik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X