SBY: Pandailah Alokasikan APBN, apalagi Kita Tambah Utang

Kompas.com - 12/08/2020, 05:07 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan ruang sidang kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (19/10/2014). KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan ruang sidang kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (19/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengatakan, pemerintah masih berpeluang dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis.

Kuncinya, pemerintah cermat dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran APBN selama pandemi Covid-19.

"Pandai-pandailah mengalokasikan (anggaran) kita punya uang APBN, apalagi kita tambah utang, budget enggak ada, enggak cukup, utang masuk. Nah, ini harus pas betul, jangan ke mana-mana, harus disiplin kita ini," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

SBY mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran harus dialirkan pada bidang kesehatan agar upaya memutus rantai virus corona berjalan dengan baik.

Baca juga: Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

"Mestinya alokasi ini untuk stop disease, alirkan ke dunia kesehatan, RS, APD, pelayanan kesehatannya di seluruh Tanah Air agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit, hingga akhirnya nol nantinya insya Allah," ujarnya.

SBY juga mengatakan, pemerintah harus menetapkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat dalam pemulihan ekonomi.

SBY menyarankan, agar pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di zona merah menjadi zona kuning, dan dari zona kuning menjadi zona hijau.

Baca juga: Soal Covid-19, SBY: Ekonomi dan Nyawa Manusia Bukan Suatu Dilema

Langkah ini, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, itu dulu, karena ekonomi akan segera merapat melengkapi dan menyusul ya," ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang terdampak Covid-19, seperti pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Semua yang ekonomi yang mati seperti PHK besar-besaran dikasih insentif supaya tidak PHK, jadi banyak kompromi untuk kebangkitan kembali ekonomi," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X