Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2020, 05:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah masih berpeluang dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis.

Kuncinya, pemerintah cermat dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran APBN selama pandemi Covid-19.

"Pandai-pandailah mengalokasikan (anggaran) kita punya uang APBN, apalagi kita tambah utang, budget enggak ada, enggak cukup, utang masuk. Nah, ini harus pas betul, jangan ke mana-mana, harus disiplin kita ini," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

SBY mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran harus dialirkan pada bidang kesehatan agar upaya memutus rantai virus corona berjalan dengan baik.

Baca juga: Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

"Mestinya alokasi ini untuk stop disease, alirkan ke dunia kesehatan, RS, APD, pelayanan kesehatannya di seluruh Tanah Air agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit, hingga akhirnya nol nantinya insya Allah," ujarnya.

SBY juga mengatakan, pemerintah harus menetapkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat dalam pemulihan ekonomi.

SBY menyarankan, agar pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di zona merah menjadi zona kuning, dan dari zona kuning menjadi zona hijau.

Baca juga: Soal Covid-19, SBY: Ekonomi dan Nyawa Manusia Bukan Suatu Dilema

Langkah ini, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, itu dulu, karena ekonomi akan segera merapat melengkapi dan menyusul ya," ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang terdampak Covid-19, seperti pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Semua yang ekonomi yang mati seperti PHK besar-besaran dikasih insentif supaya tidak PHK, jadi banyak kompromi untuk kebangkitan kembali ekonomi," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com