Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, apalagi Kita Tambah Utang

Kompas.com - 12/08/2020, 05:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah masih berpeluang dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis.

Kuncinya, pemerintah cermat dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran APBN selama pandemi Covid-19.

"Pandai-pandailah mengalokasikan (anggaran) kita punya uang APBN, apalagi kita tambah utang, budget enggak ada, enggak cukup, utang masuk. Nah, ini harus pas betul, jangan ke mana-mana, harus disiplin kita ini," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

SBY mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran harus dialirkan pada bidang kesehatan agar upaya memutus rantai virus corona berjalan dengan baik.

Baca juga: Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

"Mestinya alokasi ini untuk stop disease, alirkan ke dunia kesehatan, RS, APD, pelayanan kesehatannya di seluruh Tanah Air agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit, hingga akhirnya nol nantinya insya Allah," ujarnya.

SBY juga mengatakan, pemerintah harus menetapkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat dalam pemulihan ekonomi.

SBY menyarankan, agar pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di zona merah menjadi zona kuning, dan dari zona kuning menjadi zona hijau.

Baca juga: Soal Covid-19, SBY: Ekonomi dan Nyawa Manusia Bukan Suatu Dilema

Langkah ini, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, itu dulu, karena ekonomi akan segera merapat melengkapi dan menyusul ya," ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang terdampak Covid-19, seperti pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Semua yang ekonomi yang mati seperti PHK besar-besaran dikasih insentif supaya tidak PHK, jadi banyak kompromi untuk kebangkitan kembali ekonomi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com