Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Kompas.com - 11/08/2020, 21:28 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah seluruh dalil pemohon uji materi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Bantahan itu disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto yang hadir menyampaikan keterangan pemerintah/presiden dalam persidangan yang digelar Selasa (11/8/2020).

"(Meminta MK) menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima," kata Yuri di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran langsung YouTube MK RI, Selasa.

Baca juga: Jadi Korban PHK, Warga Asal Bantul Gugat UU BPJS ke MK

Pasal 9 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular berbunyi "Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya".

Pemohon yang merupakan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang kata "dapat" tak dimaknai sebagai "wajib".

Sementara itu, menurut pemerintah, keliru jika memaknai frasa "dapat" sebagai "wajib".

Sebab, pemberian penghargaan sifatnya khusus hanya diberikan kepada petugas kesehatan yang ikut menanggulangi wabah.

Bahwa tanpa adanya norma "wajib", kata Yurianto, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang ikut menangani pandemi.

"Bahwa pemberian penghargaan bukan merupakan maksud dan tujuan utama dari UU Wabah Penyakit Menular karena maksud dan tujuan UU Wabah Penyakit Menular sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah secara dini," ucap Yuri.

Pemerintah juga berpandangan, pemohon tidak dirugikan atas berlakunya pasal tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X