Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Kompas.com - 11/08/2020, 21:28 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah seluruh dalil pemohon uji materi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Bantahan itu disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto yang hadir menyampaikan keterangan pemerintah/presiden dalam persidangan yang digelar Selasa (11/8/2020).

"(Meminta MK) menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima," kata Yuri di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran langsung YouTube MK RI, Selasa.

Baca juga: Jadi Korban PHK, Warga Asal Bantul Gugat UU BPJS ke MK

Pasal 9 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular berbunyi "Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya".

Pemohon yang merupakan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang kata "dapat" tak dimaknai sebagai "wajib".

Sementara itu, menurut pemerintah, keliru jika memaknai frasa "dapat" sebagai "wajib".

Sebab, pemberian penghargaan sifatnya khusus hanya diberikan kepada petugas kesehatan yang ikut menanggulangi wabah.

Bahwa tanpa adanya norma "wajib", kata Yurianto, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang ikut menangani pandemi.

"Bahwa pemberian penghargaan bukan merupakan maksud dan tujuan utama dari UU Wabah Penyakit Menular karena maksud dan tujuan UU Wabah Penyakit Menular sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah secara dini," ucap Yuri.

Pemerintah juga berpandangan, pemohon tidak dirugikan atas berlakunya pasal tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

Nasional
Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Nasional
KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X