Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Kompas.com - 11/08/2020, 21:01 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, semua pihak harus menerima Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) atas uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

"Kita ini kan negara hukum, tentu kita harus menerima sebagai keputusan hukum juga, jangan lagi kita persoalkan lagi. MA kan sudah mengeluarkan keputusan," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Adapun mengenai janji Komisi IX DPR pada periode lalu yang pernah menyatakan akan membantu komunitas tersebut masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, Melki mengatakan, pihaknya akan mengundang terlebih dahulu KPCDI dan BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mencari solusi bersama.

Baca juga: Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

"Kita undang mereka untuk duduk dulu, kita bikin RDPU undang BPJS kesehatan, undang mereka, baru kita cari solusi bersama," ujarnya.

"Nanti janji itu kami follow up, kan namanya ada mekanisme persidangan nanti kita atur jadwalnya," sambungnya.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019 Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Komisi IX periode yang lalu sudah meminta pemerintah agar pasien cuci darah masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dede meminta, Komisi IX periode ini juga memperjuangkan hal tersebut.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Beban yang Makin Berat...

"Komisi 9 periode dulu sudah memintanya kepada pemerintah dalam rapat-rapat. Saya rasa perlu diperjuangkan kembali di periode ini," kata Dede saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Dede mengatakan, pasien cuci darah berhak mendapatkan PBI iuran BPJS Kesehatan karena masuk dalam kategori penyakit yang berbahaya dan butuh biaya tinggi sehingga negara wajib memberikan perlindungan.

"Kalau pasien cuci darah berhak mendapat PBI karena mereka catastropic, artinya menahun, dan negara wajib melindungi," ucapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X