Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Kompas.com - 11/08/2020, 20:37 WIB
Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan dlaam acara sosialisasi Perma 13/2016 tentang pemidanaan terhadap korporasi di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/2/2017) Lutfy Mairizal PutraPakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan dlaam acara sosialisasi Perma 13/2016 tentang pemidanaan terhadap korporasi di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/2/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana pada Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyatakan, pedoman baru yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait proses hukum bagi jaksa yang terlibat tindak pidana harus ditarik kembali.

Pedoman yang dimaksud adalah Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana mesti ditarik kembali.

Ia berpendapat, pedoman tersebut dapat menciptakan persoalan dalam proses penegakan hukum yang melibatkan para jaksa.

"Pedoman tersebut seharusnya ditarik kembali agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum," kata Agustinus, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Agustinus mengatakan, pedoman tersebut juga menyalahi asas equality before the law, di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasalnya, dalam pedoman tersebut diatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus seizin Jaksa Agung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau setiap institusi menerbitkan aturan semacam itu, maka wartawan dan dosen pun mungkin perlu perlindungan dari kriminalisasi," ujar Agustinus.

Agustinus pun heran karena pedoman tersebut mengikat institusi lain yang menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan jaksa.

Baca juga: Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Ia mengingatkan, keberatan terhadap upaya paksa bisa diuji melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Bagaimana mungkin Jaksa Agung membuat pedoman yang bisa mengikat institusi lain. KUHAP sudah mengatur, bahwa dalam hal adanya keberatan terhadap upaya paksa ada tata caranya, termasuk mengujinya lewat pra peradilan," kata Agustinus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.