Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Kompas.com - 11/08/2020, 17:33 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) M Isnur mengkritik, aturan baru yang mewajibkan adanya izin dari Jaksa Agung bagi institusi dalam memeriksa oknum jaksa yang diduga terlibat pidana.

Menurut dia, aturan tersebut berpotensi menjadi alat impunitas bagi anggota kejaksaan dan menghalangi proses penyidikan yang melibatkan oknum jaksa.

"Seperti kita ketahui, tugas KPK, misalnya, mengungkap korupsi di tubuh penegak hukum. Salah satunya kejaksaan. Dan selama ini sudah sangat sering KPK, misalnya, melakukan proses-proses hukum terhadap oknum kejaksaan," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Ia menilai, ketentuan baru yang tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, itu juga berpotensi melanggar sejumlah aturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bila ada oknum jaksa yang terlibat TPPO, atau UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bila oknum jaksa terlibat dalam kasus KDRT.

Contoh lainnya, sebut Isnur, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika ada kasus terkait kebakaran hutan.

Baca juga: Pemeriksaan Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Wakil Ketua KPK: Wajar Jika Publik Curiga

"Walaupun aturan ini aturan internal kejaksaan, yang mengikat bagi internal kejaksaan, namun sering kali juga menjadi alasan untuk dipakai misalnya penyidik di KPK, kepolisian, atau PPNS lain yang sedang melakukan penyidikan," ujarnya.

Isnur pun menduga bahwa munculnya aturan baru ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Walaupun pihak Kejaksaan Agung sebelumnya telah membantah bahwa penerbitan beleid baru tersebut terkait dengan adanya kasus Jaksa Pinangki.

"Itu bisa terjadi kecurigaan dari masyarakat, mengingat momentum saat ini. Misal di kasus Pinangki dalam keterlibatan Djoko Tjandra," ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X