Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Kompas.com - 11/08/2020, 17:13 WIB
Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution dikabarkan terinfeksi Covid-19 sepulangnya dari Jakarta, Selasa (4/8/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIPelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution dikabarkan terinfeksi Covid-19 sepulangnya dari Jakarta, Selasa (4/8/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan polemik terkait pemecatan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dari keanggotaan partai.

Hasto mengatakan, Akhyar telah melanggar peraturan dengan secara sadar mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Medan melalui partai lain.

"Ketika Saudara Akhyar itu mencalonkan diri secara aktif melalui partai lain, Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat), dan Partai Demokrat, maka partai menegakkan disiplin," kata Hasto seusai pengumuman 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan, Demokrat Ajak PAN dan PKS Berkoalisi

Selain itu, dia mengatakan ada indikasi bahwa Akhyar tersangkut kasus hukum.

Hasto menegaskan PDI-P tidak akan mencalonkan orang yang berpotensi terjerat kasus hukum, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, PDI Perjuangan melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Selain karena ambisi kekuasaan, ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," ujarnya.

Diberitakan, PDI Perjuangan memecat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dari keanggotaan partai.

Akhyar dipecat setelah bergabung dengan Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Medan. Sebab, ia menilai PDI-P tidak akan mengusungnya di pilkada.

Dikutip dari Tribunnews Batam, Selasa (11/8/2020), pemecatan Akhyar tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 29-A/KPTS-DPD/DPP/VIII/2020 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024. Surat tersebut bertanggal 1 Agustus 2020.

Baca juga: PDI-P Pecat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dari Keanggotaan Partai

Sementara itu, PDI-P memutuskan mengusung Bobby Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Medan.

Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dia tercatat sebagai kader PDI-P sejak Maret 2020.

Kemudian, Aulia merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini adalah anggota DPRD Kota Medan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X