Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Kompas.com - 11/08/2020, 17:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa (11/8/2020), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dipimpin Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya, Partai Demokrat menyerahkan dokumen susunan pengurus partai.

Dokumen itu menjadi salah satu berkas kepesertaan Pilkada 2020.

"Kami mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk memberikan semua dokumen terkait kepengurusan DPP, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) se-Indonesia yang mengikuti Pilkada," kata Riefky di kantor KPU, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran langsung Facebook KPU RI, Selasa.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Riefky mengatakan, pihaknya juga telah melengkapi seluruh data partai yang diperlukan untuk pilkada, ke sistem informasi partai politik (Sipol) milik KPU.

Ke depan, ia berharap Pilkada 2020 tetap berjalan lancar meskipun digelar di situasi pandemi Covid-19.

Partai Demokrat menyadari bahwa penyelenggaraan pilkada kali ini tidak mudah.

Namun demikian, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tetap harus dilaksanakan pada seluruh tahapan pemilihan.

Baca juga: Partai Demokrat Dukung Keponakan JK di Pilkada Makassar

"Kami juga mendoakan para petugas KPU di seluruh Indonesia diberi kesehatan dan tetap menjalankan protokol Covid-19 dan memberikan contoh dan memberikan sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan baru dalam menghadapi Pilkada di era pandemi ini," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPP Partai Demokrat yang telah memenuhi salah satu dokumen pilkada.

Menurut Arief, dokumen itu menjadi penting lantaran akan digunakan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengecek keabsahan dokumen pencalonan kepala daerah yang pendaftarannya digelar 4-6 September mendatang.

Baca juga: Pemilihan Kandidat dan Problem Serius dalam Pilkada

"Mudah-mudahan data ini nanti pada waktunya terutama tanggal 4-6 (September) bagi KPU bisa digunakan untuk memproses pendaftaran pasangan calon," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com