Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung, Ini Tanggapan Polri...

Kompas.com - 11/08/2020, 16:22 WIB
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menghormati pedoman baru yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait proses hukum bagi jaksa yang terlibat tindak pidana.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono meyakini, pedoman tersebut tidak akan terlalu menyulitkan pihaknya dalam menyelidiki atau menyidik perkara yang melibatkan oknum jaksa.

"Enggak (akan mempersulit penyelidikan atau penyidikan) lah. Kami hormati institusi penegak hukum lain," ucap Argo ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Tak Bisa Seenaknya, Pemanggilan-Penahanan Jaksa Kini Harus Izin Jaksa Agung

Diketahui, Kejagung menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tertanggal 6 Agustus 2020.

"Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung," demikian bunyi poin nomor 1 pada Bab II pedoman tersebut.

Baca juga: Kejagung Sebut Aturan Baru soal Perlindungan Jaksa Tak Terkait Kasus Pinangki

Pedoman turut mengatur perihal tata cara mendapatkan izin dari Jaksa Agung.

Lembaga yang hendak memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dan menahan jaksa disebut mesti mengajukan permohonan dengan dilengkapi dokumen persyaratan.

Dokumen tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung.

Baca juga: Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Pejabat yang ditunjuk juga dapat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda untuk memperoleh informasi tentang jaksa yang akan dipanggil atau ditahan.

Jaksa Agung Muda, bahkan dapat melakukan ekspose untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jaksa tersebut.

Pejabat yang ditunjuk kemudian memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin apabila dokumen yang diajukan tidak lengkap, tidak sesuai atau tidak memiliki urgensi.

Baca juga: Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, ICW: Tak Boleh Ada Perlakuan Khusus

Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung itu akan disampaikan kepada instansi pemohon maksimal dua hari sejak diterbitkan.

Namun, izin Jaksa Agung tidak diperlukan untuk jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Untuk jaksa yang terkena tangkap tangan, kepala satuan kerja diinstruksikan mengambil langkah dan memberi pendampingan hukum terhadap jaksa tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X