Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Megawati Bicara soal Kepala Daerah di Sumut yang Banyak Terjerat Kasus Korupsi

Kompas.com - 11/08/2020, 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya kepala daerah di Sumatera Utara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Dia mengingatkan agar jangan sampai paslon kepala daerah yang diusung PDI-P juga ikut-ikutan dalam pusaran korupsi.

"Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali. Tolong dipikir, tolong diingat berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat, kalian pun akan ikut seperti itu?" kata Mega saat memberikan arahan kepada 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Mega meminta agar para kepala daerah yang nantinya terpilih tidak terlena dengan jabatan.

Baca juga: Megawati ke Bakal Calon Kepala Daerah Usungan PDI-P: Korupsi Tidak Bisa Disembunyikan

Ia mengatakan, partai politik memang tidak memiliki wewenang untuk menghukum kepala daerah yang bermasalah.

Hal ini berbeda dengan kader di bangku legislatif, yaitu DPR/DPRD, yang dapat diganti melalui penggantian antarwaktu (PAW).

"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita enggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," ujarnya.

Kendati demikian, Mega menegaskan agar kader yang duduk di bangku eksekutif tidak bermain-main dengan hukum.

Baca juga: 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo

Meski institusi partai tidak bisa memberikan sanksi, tetapi penegakkan hukum negara akan berproses seandainya ada pelanggaran hukum di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan bahwa tiap pemimpin harus memiliki jiwa perjuangan dan tanggung jawab.

Menurut Mega, dua hal itu yang selalu dicari dari sosok calon kepala daerah yang diusung PDI-P.

"Saya berupaya sekali mencari sosok yang punya fighting spirit, yang berani bertanggung jawab. Sosok yang tidak mudah menyerah di dalam menghadapi ujian dan tantangan," kata Mega.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Ponakan Prabowo di Pilkada Tangsel

Apalagi, kata Mega, kepala daerah terpilih nantinya bakal memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait dampak akibat pandemi Covid-19.

Mega mengatakan, seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan bagi rakyatnya. Ia menegaskan, keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab pemimpin.

"Bisakah kalian mantap, bagaimana yang namanya menantang Covid-19 ini. Rakyat ini perlu panduan, perlu arahan, perlu pengayoman. Jadi, apa? Kalian yang memutuskan baik tidaknya daerah kalian itu," tuturnya.

"Jadi coba pikir, bagaimana caranya, bagaimana rakyat mau berdisiplin, menjaga kesehatannya. Itu tanggung jawab kalian. Bukannya lalu marah kepada masyarakat. Itu tanggung jawab kalian untuk mengatakan bahwa kalian itu harus menjaga diri sendiri," ujar Mega.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Nasional
Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

Nasional
Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke