Megawati Bicara soal Kepala Daerah di Sumut yang Banyak Terjerat Kasus Korupsi

Kompas.com - 11/08/2020, 15:24 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah, Selasa (11/8/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah, Selasa (11/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya kepala daerah di Sumatera Utara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Dia mengingatkan agar jangan sampai paslon kepala daerah yang diusung PDI-P juga ikut-ikutan dalam pusaran korupsi.

"Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali. Tolong dipikir, tolong diingat berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat, kalian pun akan ikut seperti itu?" kata Mega saat memberikan arahan kepada 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Mega meminta agar para kepala daerah yang nantinya terpilih tidak terlena dengan jabatan.

Baca juga: Megawati ke Bakal Calon Kepala Daerah Usungan PDI-P: Korupsi Tidak Bisa Disembunyikan

Ia mengatakan, partai politik memang tidak memiliki wewenang untuk menghukum kepala daerah yang bermasalah.

Hal ini berbeda dengan kader di bangku legislatif, yaitu DPR/DPRD, yang dapat diganti melalui penggantian antarwaktu (PAW).

"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita enggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," ujarnya.

Kendati demikian, Mega menegaskan agar kader yang duduk di bangku eksekutif tidak bermain-main dengan hukum.

Baca juga: 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo

Meski institusi partai tidak bisa memberikan sanksi, tetapi penegakkan hukum negara akan berproses seandainya ada pelanggaran hukum di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan bahwa tiap pemimpin harus memiliki jiwa perjuangan dan tanggung jawab.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X