Menteri PPPA: Banyak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tak Dilaporkan ke Penegak Hukum

Tak hanya itu, Bintang pun meminta agar setiap unit di kementeriannya melakukan pencegahan kekerasan dengan membudayakan pengarusutamaan gender.

Termasuk juga memberikan edukasi bagi anak tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan.

"Jika hanya terfokus pada upaya penanganan saja, maka kita seperti layaknya menjadi pemadam kebakaran dan menjadi kewalahan dengan banyaknya kasus yang terjadi,” kata dia.

Baca juga: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Sementara itu, Kasubit II Dittipidum Bareksrim Polri Kombes John Weynart Hutagalung mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan di Unit PPA dari segi kuantitas dan kualitas petugas di unit layanan.

"Ada 528 Unit PPA yang siap melayani penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Namun saat ini setelah dihitung kembali hanya sekitar 15 persen Polwan yang bekerja aktif di Unit PPA, artinya 85 persen lainnya masih berada di luar dan harus dicari untuk dikembalikan ke Unit PPA untuk mengemban fungsi utama," kata dia.

Tak hanya itu, pihaknya berupaya meningkatkan kompetensi spesialis penyidik PPA dan lebih mendekati perspektif korban dengan melibatkan ahli baik psikolog maupun pendamping dalam pemeriksaan korban dan pelaku.