Kompas.com - 11/08/2020, 10:48 WIB
Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (29/7/2020). Penyediaan jaringan internet gratis yang diberikan pemilik warung kopi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALSejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (29/7/2020). Penyediaan jaringan internet gratis yang diberikan pemilik warung kopi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai, metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menyiasasti pendidikan di tengah pandemi Covid-19, masih menuai banyak persoalan.

Oleh sebab itu, Muhaimin meminta seluruh elemen masyarakat berpartisipasi untuk membantu kelancaran metode belajar yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami mendorong peran aktif semua elemen masyarakat untuk gotong royong membantu para siswa yang mengalami kendala saat mengikuti pola pembelajaran jarak jauh,” ujar Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/12/2020).

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

Muhaimin menegaskan bahwa metode PJJ adalah pola pembelajaran yang paling aman untuk dilakukan saat pandemi Covid-19.

Dengan PJJ, peserta didik bisa menerapkan protokol kesehatan, yakni social distancing, dan di sisi lain tetap bisa menerima pelajaran.

“PJJ merupakan opsi terbaik untuk melindungi para siswa, guru, dan keluarga siswa dari paparan wabah Covid-19, meskipun harus diakui pola ini mendapatkan tantangan berat dalam pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Muhaimin.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selama lebih dari empat bulan pelaksanaan PJJ terdapat beberapa masalah yang muncul.

Masalah tersebut antara lain, keterbatasan kuota, keterbatasan kepemilikan ponsel pintar atau smartphone, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah hingga tidak meratanya akses internet di Tanah Air. Kondisi ini tentu dapat mengancam kualitas belajar para peserta didik.

“Berbagai persoalan PJJ di lapangan mengancam kualitas belajar para siswa, sehingga harus ada langkah nyata untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut,” tutur dia.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh sebab itu, kata Muhaimin, perlu peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu para peserta didik yang mengalami kendala selama PJJ.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X