ICW Sayangkan MA Tak Terima PK KPK dalam Perkara Syafruddin Temenggung

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPK dalam perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"ICW amat menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang justru menolak permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa KPK terkait putusan lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) pada tingkat kasasi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (11/8/2020).

Kurnia menuturkan, Pasal 263 Ayat (3) KUHAP pada dasarnya membuka celah bagi jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK.

"Mestinya MA mempertimbangkan ketentuan itu, bukan justru langsung menolak begitu saja permohonan Jaksa KPK," ujar Kurnia.

Baca juga: PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Terlebih, kata Kurnia, banyak kejanggalan dalam putusan kasasi yang melepas Syafruddin.

Kejanggalan yang dimaksud Kurnia salah satunya ialah penjatuhan sanksi kepada hakim Syamsu Rakan Chaniago karena bertemu dengan kuasa hukum Syafruddin.

Menurut Kurnia, dengan adanya pertemuan tersebut, wajar bila publik menduga ada 'kesepakatan' antara hakim dengan kuasa hukum Syafruddin sebelum menjatuhkan putusan kasasi.

Kurnia menambahkan, sebelumnya juga terdapat beberapa putusan PK yang memiliki nuanasa terobosan hukum dengan melandaskan keadilan bagi masyarakata.

Antara lain, saat MA mengabulkan PK Jaksa pada kasus Djoko Tjandra, Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus.

"Dengan ditolaknya PK Jaksa KPK dalam kasus SAT memperlihatkan bahwa MA hanya sekadar mempertimbangkan nilai kepastian dan mengabaikan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak terdampak praktik korupsi," kata Kurnia.

Baca juga: Minta PK Jaksa Dicabut, Pengacara Syafruddin Temenggung Kirim Surat ke Dewas KPK

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, permohonan PK yang diajukan KPK ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil.

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Andi Samsan, dikutip dari Antara.

Persyaratan formil yang dimaksud menurut Andi yakni pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016, dan SEMA No. 04/2014.

Pasal 263 Ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," kata Andi.

Baca juga: Pengacara Syafruddin Temenggung Berharap Permohonan PK Jaksa Ditolak

Artinya, permohonan tersebut bahkan tidak sampai ke majelis hakim PK di MA.

KPK sebelumnya mengajukan PK atas putusan MA di tingkat kasasi yang melepas Syafruddin dari jerat pidana. Syafruddin merupakan terdakwa dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat itu, MA menyatakan, Syafruddin terbukti melakukan tindakan tersebut tetapi perbuatan itu tak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin Temenggung bebas dari jerat hukum.

"Menyatakan Syaruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam konferensi pers di Gedung MA, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Ajukan PK Kasus BLBI, Jaksa Soroti Pertemuan Hakim Agung dan Eks Pengacara Syafruddin Temenggung

Syafruddin Temenggung mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara dari vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu dinilai terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).