ICW Sayangkan MA Tak Terima PK KPK dalam Perkara Syafruddin Temenggung

Kompas.com - 11/08/2020, 10:19 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Gedung KPK, Kamis (4/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPeneliti ICW Kurnia Ramadhan di Gedung KPK, Kamis (4/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPK dalam perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"ICW amat menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang justru menolak permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa KPK terkait putusan lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) pada tingkat kasasi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (11/8/2020).

Kurnia menuturkan, Pasal 263 Ayat (3) KUHAP pada dasarnya membuka celah bagi jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK.

"Mestinya MA mempertimbangkan ketentuan itu, bukan justru langsung menolak begitu saja permohonan Jaksa KPK," ujar Kurnia.

Baca juga: PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Terlebih, kata Kurnia, banyak kejanggalan dalam putusan kasasi yang melepas Syafruddin.

Kejanggalan yang dimaksud Kurnia salah satunya ialah penjatuhan sanksi kepada hakim Syamsu Rakan Chaniago karena bertemu dengan kuasa hukum Syafruddin.

Menurut Kurnia, dengan adanya pertemuan tersebut, wajar bila publik menduga ada 'kesepakatan' antara hakim dengan kuasa hukum Syafruddin sebelum menjatuhkan putusan kasasi.

Kurnia menambahkan, sebelumnya juga terdapat beberapa putusan PK yang memiliki nuanasa terobosan hukum dengan melandaskan keadilan bagi masyarakata.

Antara lain, saat MA mengabulkan PK Jaksa pada kasus Djoko Tjandra, Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus.

"Dengan ditolaknya PK Jaksa KPK dalam kasus SAT memperlihatkan bahwa MA hanya sekadar mempertimbangkan nilai kepastian dan mengabaikan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak terdampak praktik korupsi," kata Kurnia.

Baca juga: Minta PK Jaksa Dicabut, Pengacara Syafruddin Temenggung Kirim Surat ke Dewas KPK

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Nasional
Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X