Baleg DPR: RUU Cipta Kerja Belum Bisa Rampung Sebelum 17 Agustus 2020

Kompas.com - 11/08/2020, 09:17 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja tak mungkin dapat diselesaikan sebelum 17 Agustus 2020.

Sebab, Baleg saat ini masih melakukan pembahasan terhadap 2.000 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut.

"Masih ada 2.000 DIM yang secara substansial akan dibahas. Kalau pemerintah wajar memiliki target karena mereka pengusul, tapi tergantung dinamika politik," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Ancam Keluarga Petani, Ini Selengkapnya...

Willy menjelaskan, Baleg DPR masih membahas DIM dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang memiliki porsi paling banyak dari 15 bab yang terdapat dalam RUU sapu jagat tersebut.

"Masih Bab III, ini porsi paling banyak dan pembahasan masih kita lakukan," ujar dia.

Lebih lanjut, mengenai tim tripartit yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kelompok buruh, dan kelompok pengusaha yang telah merampungkan draf klaster ketenagakerjaan, Willy mengatakan draf tersebut belum diserahkan ke DPR.

"Kalau diserahkan ke DPR belum, tetapi kami akan terima. Tapi kemarin pimpinan Baleg diundang Kemenaker untuk memaparkan hasil tripartit mereka. Kalau pimpinan meminta itu disempurnakan ada bebrapa hal yang perlu didalami. Itu sifatnya masih konsultatif, belum rapat pembahasan bersama," kata politisi Partai Nasdem ini.

Baca juga: Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah mempercepat proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih berlanjut dengan Badan Legislasi DPR RI.

Harapannya, proses pembahasan RUU yang menuai penolakan dari kalangan buruh tersebut bakal rampung sebelum HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiharso mengatakan, dalam satu pekan ke depan, proses pembahasan RUU dengan Baleg DPR bakal dikebut sehingga target untuk rampung sebelum 17 Agustus bisa tercapai.

"Targetnya? Optimal saja bahasannya, percepat. Kondisi sekarang sangat butuhkan RUU Cipta Kerja. Apakah bisa segera selesai atau 17 Agustus? Kami targetkan pembahasan optimal. Mudah-mudahan bisa segera selesai," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/8/2020).

Lebih lanjut, Susiwijono menjelaskan, hingga saat ini proses pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat panitia kerja (panja) Baleg sudah dilakukan lebih dari 10 kali.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Nasional
Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Nasional
4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X