Sosialisasi Protokol Kesehatan, dari Operasi Darat dan Udara hingga PKK

"Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) dengan istilah operasi darat dan operasi udara," ujar Tito.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Operasi Darat dan Udara Terkait Protokol Kesehatan

Tito menjelaskan, operasi darat dilakukan dengan menggelar kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini utamanya ditujukan untuk masyarakat di kalangan bawah.

Kemudian, sosialisasi juga dilakukan melalui udara, yakni melalui media sosial (medsos) maupun media konvensional.

"Dengan lebih sistematis, lebih tersetruktur, dan lebih terencana," kata mantan Kapolri itu.

Tito menambahkan, pemerintah akan bergerak sesuai struktur formal maupun informal. Salah satunya, dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Tim pengerak PKK telah diminta secara eksplsit oleh Bapak Presiden untuk terlibat dalam rangka sosialisasi ini, kemudian juga relawan relawan, media, dan lain-lain," ucap Tito.

Keterlibatan Tim PKK

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta kepala daerah merekrut orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat dalam menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Carilah orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik," ujar Doni.

Baca juga: Kepala BNPB Sarankan Sosialisasi Protokol Kesehatan Adopsi Kearifan Lokal

Doni menjelaskan, keterlibatan orang berpengaruh telah ditunjukkan Presiden dengan menugaskan Tim Penggerak PKK.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga tidak harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tetapi, juga memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat luas.

"Sebagian rakyat kita sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka," ungkap dia.

"Oleh karenanya kehadiran ibu ketua Tim Penggerak PKK nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid-19 ini," tutur dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, dapat menyiapkan strategi untuk memastikan sosialisasi protokol kesehatan.

"Kami juga berharap bapak ibu gubernur, bupati, wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat di daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi," kata Doni.