Kompas.com - 11/08/2020, 07:18 WIB
Warga menggunakan masker saat menumpangi bus transjakarta di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat menumpangi bus transjakarta di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan dilakukan secara maksimal, sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Beliau menghendaki agar melaksanakan kegiatan (sosialisasi protokol kesehatan) betul-betul yang all out," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, secara virtual, Senin (10/8/2020).

 

Menurut Tito, Presiden Jokowi menilai pelaksanaan protokol kesehatan saat ini belum dilakukan secara ketat.

Baca juga: Presiden Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Dilakukan All Out

Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak fisik di ruang publik.

Kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Baca juga: Mendagri: Ada Kepala Daerah Tak Serius Tangani Pandemi meski Punya Dana Cukup

Di sisi lain, Tito menekankan, sosialisasi protokol kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, sosialisasi yang digencarkan pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif jika tanpa dukungan pemerintah daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X