Sosialisasi Protokol Kesehatan, dari Operasi Darat dan Udara hingga PKK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan dilakukan secara maksimal, sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Beliau menghendaki agar melaksanakan kegiatan (sosialisasi protokol kesehatan) betul-betul yang all out," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, secara virtual, Senin (10/8/2020).

Menurut Tito, Presiden Jokowi menilai pelaksanaan protokol kesehatan saat ini belum dilakukan secara ketat.

Baca juga: Presiden Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Dilakukan All Out

Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak fisik di ruang publik.

Kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Baca juga: Mendagri: Ada Kepala Daerah Tak Serius Tangani Pandemi meski Punya Dana Cukup

Di sisi lain, Tito menekankan, sosialisasi protokol kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, sosialisasi yang digencarkan pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif jika tanpa dukungan pemerintah daerah.

"Mesin pusat saja bergerak, tanpa dukungan daerah, akan sulit untuk ngegas pol," kata dia.

Namun, Tito mengakui, tidak mudah untuk menyinergikan kebijakan satu arah antara pemerintah daerah tingkat I dan II.

"Oleh karena itu perlu ada sinergi dan keserempakan langkah pusat dan juga daerah," kata dia.

Operasi darat dan udara

Tito mengungkapkan, pemerintah tengah merancang strategi dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di masyarakat.