Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB: Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Penanganan Covid-19

Kompas.com - 11/08/2020, 06:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menekankan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat upaya penanganan penularan virus corona atau Covid-19.

Hal ini ia katakan dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker secara virtual, Senin (10/8/2020).

"Apabila ini (sinergi antara pemerintah pusat dan daerah) bisa kita lakukan, maka kita akan bisa mempercepat memutus mata rantai penularan (Covid-19)," ujar Doni. 

Baca juga: Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Doni mengatakan, pemerintah daerah perlu memahami kolaborasi pentahelix dengan melibatkan seluruh komponen yang ada.

Komponen itu baik pemerintah pusat yang berada di tingkat daerah maupun komponen pemerintah daerah itu sendiri.

Adapun komponen yakni akademisi, peneliti, dunia usaha, dan kelompok masyarakat berbasis organisasi keagamaan.

Menurut dia, jika itu dilakukan, maka kesadaran kolektif mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan dapat dijalankan masyarakat.

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Rancang SOP Perlindungan Dokter dan Tenaga Kesehatan

"Seseorang tidak bisa berpuas diri kalau dia disiplin tanpa dia mampu mengajak lingkungannya disiplin. Covid-19 sangat berbahaya, tapi manusia yang membawa Covid-19 jauh lebih berbahaya," tutur dia.

Selain itu, Doni menekankan pentingnya edukasi terhadap masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Tanpa kesadaran, maka cepat atau lambat masyarakat pun akan menjadi korban.

"Oleh karenanya, kita harus bisa, paling tidak setiap hari mengajak masyarakat untuk memengaruhi orang-orang di sekitar mereka patuh kepada protokol kesehatan," tegas dia.

Baca juga: Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Hingga Senin (10/8/2020), tercatat kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 127.083 kasus.

Kemudian, pasien sembuh sebanyak 82.236, meninggal dunia 5.765 orang, dan suspek 84.139 orang.

Sementara itu, jumlah spesimen terkait Covid-19 sebanyak 15.836 orang dan sebaran virus corona terjadi di 480 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com