Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Kompas.com - 11/08/2020, 04:57 WIB
Ilustrasi uang Dok. KredivoIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta karena ingin membantu semua lapisan masyarakat di masa pandemi.

Budi mengatakan, pemerintah membantu semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga menengah.

"Sebelumnya sudah banyak bansos yang diberikan ke segmen 29 juta keluarga atau sekitar 120 juta rakyat ekonomi terbawah termasuk segmen-segmen yang disebutkan tadi. Sudah puluhan triliun disalurkan ke sana," kata Budi dalam keterangan persnya di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Pastikan BLT Karyawan Ditransfer Langsung ke Rekening

"Khusus untuk PHK sudah dijalankan oleh program Kartu Prakerja. Sekitar 3,55 juta penerima manfaat untuk empat bulan juga sudah diberikan. Jadi dari pemerintah kami melihat ada segmen kosong (karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta)," lanjut Budi.

Ia menyadari para karyawan swasta itu masih memiliki penghasilan meski di bawah Rp 5 juta. 

Kendati demikian, banyak dari mereka yang saat ini dirumahkan sehingga tak mendapat gaji. Adapun beberapa dari mereka gajinya dipotong.

"Jadi dari pemerintah kami melihat ada segmen kosong. Segmen ini kosong, unik, masih bekerja, tidak di-PHK namun gajinya dipangkas atau dirumahkan. Segmen ini diberikan untuk melengkapi bansos yang sebelumnya sudah diberikan," lanjut dia.

Baca juga: Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujar Erick.

Erick menambahkan, fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Menteri BUMN ini menyebutkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata Erick Thohir.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X