Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, Jawa Barat memiliki 150 klaster Covid-19 dengan total 476 kasus.

Dari sejumlah klaster tersebut, permukiman paling banyak ditemukan, yakni mencapai 111 klaster.

Hal tersebut berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat 27 Juli 2020.

"Per 27 Juli 2020 ada 150 klaster di Jawa Barat dengan total 476 kasus. Paling banyak di permukiman dengan 111 klaster, total 208 kasus," ujar Dewi dalam konferensi pers di BNPB, Senin (10/8/2020).

Dari data analisis, kata dia, di DKI Jakarta dan Jawa Timur juga menunjukkan bahwa klaster permukiman menjadi yang paling tinggi.

Baca juga: Menurut Satgas, Ini Penyebab Munculnya Klaster Covid-19 di Perkantoran

"Karena wilayah keluarga atau ada saudara yang berkunjung atau ketika ada kegiatan pergi ke warung, isi bensin, dan sebagainya. Ini harus hati-hati," kata dia.

Selain klaster permukiman, di Jawa Barat juga ditemukan klaster di fasilitas kesehatan (faskes) yang mencapai 28 klaster dengan 177 kasus.

Dewi mengatakan, klaster faskes di Jawa Barat terdapat paling banyak di rumah sakit yang mencapai 24 klaster dengan 156 kasus.

"Ini memang terdapat banyak di rumah sakit karena secara risiko rumah sakit lebih tinggi walaupun rumah sakit yang terkena di sini bisa jadi bukan hanya rujukan tapi juga non rujukan," kata dia.

Selain di rumah sakit, klaster faskes juga terdapat di puskesmas sebanyak 3 klaster dengan total 18 kasus, dan bidan 1 klaster dengan 3 kasus.

Baca juga: Sekolah Zona Kuning Boleh Buka, Serikat Guru Khawatir Jadi Klaster Baru Covid-19

"61 dari 177 kasus ini masih diverifikasi berasalnya dari mana atau masuk klaster mana tapi yang jelas ini masuk ke klaster faskes," kata dia.

Klaster lainnya yang ditemukan di Jawa Barat adalah klaster perkantoran sebanyak 11 klaster dengan total 77 kasus dan rumah ibadah sebanyak 1 klaster dengan total 14 kasus.

Khusus perkantoran, ditemukan 4 klaster kementerian dengan 5 kasus. Dari data analisis, kata dia, klaster kementerian ini dianalisis berdasarkan domisili orang yang terpapar.

"Jadi ada 5 orang bekerja di kementerian, lokasi (kantor kementeriannya) tidak di Jawa Barat tapi domisilinya (pasien) di Jawa Barat," kata dia.

Selain itu terdapat pula klaster di lingkungan perkantoran Pemprov Jawa Barat, kepolisian, BUMN, BUMD, serta swasta.

"Jadi kita lihat di sini, Covid-19 tidak mengenal batas. Pemerintah, swasta siapapun bisa kena. Tidak melihat status sosial, bekerja dimana, jenis kelamin apa," ucap dia.