Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Kompas.com - 10/08/2020, 16:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Jawa Barat dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan Covid-19.

Utamanya, Jawa Barat dinilai berhasil menekan laju penularan Covid-19, angka kematian, dan peningkatan angka kesembuhan pasien.

Meskipun demikian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta Pemprov Jawa Barat tetap waspada karena pada pekan terakhir awal bulan Agustus ini, terdapat penambahan jumlah kabupaten/kota dengan risiko sedang Covid-19.

"Di Jawa Barat awalnya masih ada sebagian, hampir seperempat masuk zona risiko tinggi, 50 persen masuk risiko sedang, dan risiko rendah kurang dari 20 persen, tapi ada perbaikan seiring waktu status risikonya semakin berkurang, bertambah baik," ujar Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di BNPB, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Depok Tertinggi se-Jawa Barat

Dewi mengatakan, perbaikan signifikan di Jawa Barat itu puncaknya terjadi pada 19 Juli 2020 lalu.

Saat itu, data menunjukkan adanya 11 persen wilayah yang masuk zona risiko sedang, sisanya masuk zona risiko rendah dari 27 kabupaten/kota.

Hal tersebut menunjukkan, kerja keras dalam menekan laju penularan, angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan, berjalan dengan sangat baik di provinsi tersebut.

"Namun pekan terakhir kemarin, kalau dilihat dua pekan terakhir, mulai terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota dengan risiko sedang dan zona risiko rendahnya mulai berkurang, bahkan di akhir (pekan lalu) ada satu kabupaten/kota dengan risiko tinggi, yaitu Kota Depok," kata dia.

"Ini catatan bersama untuk sama-sama waspada terutama ketika sudah mulai beraktivitas, pastikan protkol kesehatan dilakukan dimana pun," tutur Dewi.

Baca juga: Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Dewi mengatakan, pada 12 Juli 2020, zona risiko rendah di Jawa Barat juga cukup banyak, yaitu hanya terdapat 5 kabupaten/kota risiko sedang.

Namun, selanjutnya pada 26 Juli dan 2 Agustus 2020 mulai terlihat penambahan daerah untuk zona risiko sedang.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Pemprov Jawa Barat tidak lengah dan tetap mengingatkan masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Mobilitas kita harus terjaga, karena Jawa Barat sebagian kabupaten/kota bersinggungan dengan kabupaten/kota lain. Jadi harus sangat dijaga," kata dia.

Baca juga: Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Contohnya adalah Depok yang merupakan wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dikarenakan mobilitas masyarakatnya keluar daerah tersebut cukup tinggi.

Daerah seperti demikian, katanya, harus diperhatikan dengan ekstra terlebih pemicu kasusnya adalah mobilitas penduduknya.

"Jadi harus hati-hati terutama yang kerjanya mobile dari daerah satu ke daerah lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com